Pengelolaan Keuangan DKI Ambur-Adul, DPRD Layangkan Interpelasi kepada Gubernur Anies

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 10 Agustus 2021 12:44 WIB
Monitorindonesia.com - Temuan lebih bayar senilai Rp 437,2 miliar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  di 10 proyek DKI Jakarta menimbulkan pertanyaan. Bahkan, adanya temuan tersebut tetap menjadikan BPK mengeluarkan laporan keuangan DKI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2020. Atas temuan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah yang begitu besar tersebut, anggota Komisi B DPRD Jakarta Gilbert Simanjuntak mendesak BPK untuk melakukan audit khusus atau audit investigasi. "Audit khusus ini bisa diminta oleh DPRD, Kemendagri, Kemenkeu atau lebih tepat lagi oleh Pemprov DKI bila ada niat jujur. Yang terjadi malah Inspektur Daerah membela dan terkesan berusaha menutupi,  hal yang seharusnya dijelaskan rinci dan dilakukan audit investigatif untuk menjelaskan," ujar Gilbert, Selasa (10/8/2021). Temuan BPK itu, kata Gilbert, memberi kesan tidak baik dan bau tidak sedap. Padahal, Gubernur seharusnya juga mengambil sikap meminta audit khusus dan menonaktifkan pejabat yang bertanggung jawab termasuk Inspektur Daerah. Menurutnya, kasus lebih bayar sekarang ada kerugian materiil dan non materiil. Satu saja yang materiil sudah indikasi ketidakberesan, dan ini malah lebih dari satu. "Kejadian ini juga berulang-ulang. Ada lagi orang meninggal menerima gaji atau pensiun. Pengeluaran uang itu sulit dan hati-hati, sehingga kejadian lebih bayar sangat fatal, apalagi berulang," ucapnya. Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, temuan kelebihan bayar hingga ratusan miliar rupiah adalah masalah serius. "Apalagi bila ada keterlibatan Gubernur dan Wakilnya maka harus berhenti dari jabatannya. Tentu Gubernur dan Wakil harus membuktikan dirinya tidak terlibat," tegasnya. Situasi pengelolaan keuangan daerah yang ambir-adul, tambah Gilbert, memerlukan penjelasan terbuka oleh Gubernur melalui hak bertanya (interpelasi) oleh DPRD DKI. Ini juga akan membuka pandora partai yang "bermain" dengan menolak interpelasi ini agar masyarakat banyak tahu. Hak bertanya ini bisa digabung dengan hak bertanya terkait Ingub No 49/2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah 2021-2022 hingga akhir masa kerja Gubernur dan Wakil. Dalam Ingub tercantum banyak hal yang sangat mengganggu seperti Formula E, LRT KPDBU Joglo-Pulogebang dan yang lainnya.[Lin]

Topik:

Interpelasi Anies Baswedan

Berita Sebelumnya

Syarat Masuk Mal harus Vaksinasi, Anak 12 Tahun dan Lansia Dilarang Berkunjung

Berita Selanjutnya

Kementan Raih Predikat Opini WTP untuk ke 5 Kalinya