KPK Garap Pejabat Dirjen Pajak Tersangka Suap Rp 55 Miliar

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 13 Agustus 2021 14:17 WIB
Monitorindonesia.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergerak cepat untuk memeriksa para pejabat Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan. Hari ini Jumat (13/8/2021) penyidik KPK memeriksa Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak, Dadan Ramdani (DR). Dadan merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 pada Dirjen Pajak. Pada Jumat, Dadan telah hadir untuk telah memenuhi panggilan penyidik dan diharapkan mampu membeberkan keterlibatan para pejabat Dirjen pajak atas dugaan suap tersebut. "Tersangka dimaksud telah hadir di Gedung Merah Putih KPK dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan tim penyidik KPK," tutur Ali dalam keterangannya, Jumat (13/8/2021). KPK baru menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 pada Dirjen Pajak. Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan bahwa KPK akan terus menelusuri lebih lanjut soal dugaan kasus suap di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pada tahap awal KPK baru menetapkan satu Direktur di Ditjen Pajak, Kemenkeu Angin Prayitno Aji sebagai tersangka yang diduga menerima suap yang nilainya puluhan miliar rupiah. “Bahwa penanganan perkara berupa penerimaan dan pemberian hadiah atau janji kepada pegawai ditjen pajak yang hari ini kita ungkap, dengan melibatkan kurang lebih enam tersangka,” ujar Firli kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (4/5/2021). Mantan direktur penyidikan KPK itu menegaskan, penetapan para pejabat di Ditjen Pajak tersebut masih akan berlanjut. “Belum berakhir, jadi ini bukan panggung terakhir, pertunjukannya belum tuntas. Ini baru awal daripada apa yang sudah ditemukan oleh penyidik,” ucap Firli. Firli menyebut KPK perlu proses yang sesuai dengan aturan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Nantinya, dari enam tersangka di Ditjen Pajak yang sudah ditetapkan tersangka ini akan digali kesaksiannya lebih dalam. “Terkait dengan itu saya ingin sampaikan dulu bahwa proses menemukan tersangka tentu dilakukan dengan proses mulai dari penyelidikan, penyidikan, dengan rangkaian tindakan mencari keterangan saksi dan bukti sehingga membuat terangnya suatu perkara dan kita temukan tersangkanya,” ujar Firli. KPK, ungkap Firli, telah menemukan dan menetapkan enam tersangka. Dari masing-masing tersangka tentu akan gali dan sudah ditemukan perbuatannya, bukti-bukti yang didapat, sehingga diyakini bahwa betul para tersangka ini adalah merupakan pelaku tindak pidana korupsi. Keenam orang yang menjadi tersangka itu adalah Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019, Angin Prayitno Aji (APA), Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak, Dadan Ramdani (DR),Konsultan Pajak, Ryan Ahmad Ronas (RAR), Konsultan Pajak, Aulia Imran Maghribi (AIM), Kuasa Wajib Pajak, Veronika Lindawati (VL), Konsultan Pajak, Agus Susetyo (AS). Angin dan Dadan diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan empat tersangka lainnya diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Angin dan Dadan diduga menyetujui memerintahkan dan mengakomodasi jumlah kewajiban pembayaran pajak yang disesuaikan dengan keinginan para wajib pajak. Pemeriksaan pajak juga diduga tak dilakukan sesuai aturan. “APA bersama DR diduga melakukan pemeriksaan pajak terhadap 3 wajib pajak, yaitu PT GMP (Gunung Madu Plantations) untuk tahun pajak 2016, PT BPI Tbk (Bank PAN Indonesia) untuk tahun pajak 2016, dan PT JB (Jhonlin Baratama) untuk tahun pajak 2016 dan 2017,” ucap Firli. Angin diduga menerima total uang Rp 15 miliar dan SGD 3,5 juta (sekitar Rp 35 miliar). Berikut ini rinciannya: 1. Pada Januari-Februari 2018 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 15 miliar diserahkan oleh RAR dan AIM sebagai perwakilan PT GMP. 2. Pertengahan tahun 2018 sebesar SGD 500 ribu yang diserahkan oleh VL sebagai perwakilan PT BPI Tbk dari total komitmen sebesar Rp 25 miliar. 3. Kurun waktu bulan Juli-September 2019 sebesar total SGD 3 juta diserahkan oleh AS sebagai perwakilan PT JB.[man]

Topik:

Suap Dirjen Pajak

Berita Sebelumnya

Berlaku Hari Ini, Berikut Syarat Perjalanan KA Lokal dan Jarak Jauh

Berita Selanjutnya

Yenny Wahid Mundur dari Komisaris Garuda Indonesia