Pembubaran BUMN untuk Kepentingan Terselubung?
![Nicolas](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
Nicolas
Diperbarui
19 Oktober 2021 15:04 WIB
![](https://monitorindonesia.com/images/no-image.png)
Monitorindonesia.com - Pembubaran sejumlah BUMN dinilai menyiratkan adanya kepentingan terselubung. Kalangan DPR RI pun mempertanyakan alasan pembubaran BUMN tersebut.
"Ini ada apa? kok pada ramai-ramai bubarkan BUMN? Kalau sudah dibubarkan apakah, pengganti BUMN akan semakin baik? Apa mau di jual lagi sama Asong?" tegas Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Abdul Wachid Selasa (19/10/2021).
Menurutnya, kehadiran BUMN selama ini berkontribusi cukup signifikan terhadap pembangunan dan perekonomian negara.
"Jangan hanya satu dua BUMN yang rugi lantas digeneralisir semua BUMN tidak baik lalu minta dibubarkan. Ini logika keliru. Toh pihak yang minta dibubarkan juga pada dasarnya mereka juga setujui misalnya soal pemberian PMN ke BUMN termasuk BUMN yang rugi," katanya.
Wachid yang kini duduk di Komisi VIIl DPR RI, menyarankan agar pihak-pihak yang ingin BUMN dibubarkan melakukan kajian dengan matang sebelum berwacana diruang publik.
"Hadirkan solusi jangan jejali ruang publik dengan omong kosong dan kepentingan pragmatis. BUMN itu simbol kekuatan ekonomi berbasis Pancasila, kalau ada kekurangan mari kita benahi sama-sama. BUMN bubar sama saja beri karpet merah ke asing aseng," tegas ketua DPD Partai Gerindra Jateng itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI), Maman Abdurrahman mengusulkan agar Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibubarkan. Politikus Golkar itu juga mendorong agar Kementerian tersebut hanya dijadikan badan atau super holding yang posisinya di bawah kementerian teknis.[Bng]
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Politik
![Ormas Keagamaan Mulai Berebut Jatah Kelola Tambang, DPR Minta Pemerintah Cabut PP Nomor 25 Tahun 2024 Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto.webp)
Ormas Keagamaan Mulai Berebut Jatah Kelola Tambang, DPR Minta Pemerintah Cabut PP Nomor 25 Tahun 2024
11 jam yang lalu
Hukum
![Mbak Ita, Ketua Komisi D DPRD Jatim Alwin Basri, Ketua Gapensi Semarang Martono dan Rahmat Djangkar jadi Tersangka Korupsi Ketua Komisi D DPRD Jatim Alwin Basri, suami Wali Kota Semarang, Mbak Ita (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ketua-komisi-d-dprd-jatim-alwin-basri.webp)
Mbak Ita, Ketua Komisi D DPRD Jatim Alwin Basri, Ketua Gapensi Semarang Martono dan Rahmat Djangkar jadi Tersangka Korupsi
12 jam yang lalu
Politik
![PKB Sebut Tudingan Gus Yahya Soal Pansus Haji Sebagai Pelecehan Terhadap Parlemen Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/a38a1c83-9f70-46df-b7ea-2eba303a2f78.jpg)
PKB Sebut Tudingan Gus Yahya Soal Pansus Haji Sebagai Pelecehan Terhadap Parlemen
13 jam yang lalu
Hukum
![KPK Periksa Walkot Semarang Mbak Ita dan Suaminya Alwin Basri Ketua Komisi D DPRD Jateng Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/wali-kota-semarang-hevearita-gunaryanti-rahayu-1.webp)
KPK Periksa Walkot Semarang Mbak Ita dan Suaminya Alwin Basri Ketua Komisi D DPRD Jateng
18 jam yang lalu