Satgas Waspada Investasi Bekukan 3.600 Pinjol Ilegal di Sulsel

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 23 Oktober 2021 23:44 WIB
Makassar, Monitorindonesia.com - Satgas Waspada Investasi yang terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kemkominfo, dan Kepolisian telah membekukan sebanyak 3.600 pinjaman online (pinjol) ilegal yang beroperasi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. "Langkah pembekuan oleh satgas ditujukan untuk meminimalisir website dan aplikasi pinjaman ilegal yang marak bermunculan di masyarakat dengan iming-iming proses cepat dan bunga rendah," kata Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Region Sulawesi, Maluku dan Papua, Patahuddin di Makassar, dikutip Antara, Sabtu (23/10/2021). Menurut dia, untuk menghindari penipuan di tengah sistem digital ini harus diupayakan dengan serius, apalagi sasarannya sebagian besar dari kalangan perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Masih rendahnya pemahaman mengenai produk sektor jasa keuangan membuat masyarakat kerap menjadi korban penipuan pinjol ilegal, kata Patahuddin. "Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oknum melancarkan aksinya dalam melakukan penipuan," kata Patahuddin. Berkaitan dengan hal tersebut, Patahuddin mengatakan transaksi digital yang semakin mudah ini harus dibarengi dengan kecakapan masyarakat khususnya para pelaku UMKM untuk mencermati legal dan logisnya suatu usaha saat membutuhkan pinjaman untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, untuk memastikan pinjol itu legal atau ilegal bisa menghubungi call center OJK di 157 atau nomor WA 081157157157.   (Tar)

Topik:

OJK Polri Kemkominfo Pinjol

Berita Sebelumnya

Data Nasabah Bank Jatim Bocor, Ketua DPD RI Desak Polisi Usut Tuntas

Berita Selanjutnya

BUMN Jangan Asal Ekspansi Bisnis Lalu Mangkrak

Berita Terkait

Ekonomi
Otoritas Jasa Keuangan (Foto: Dok MI)

Izin Usaha BPR Artha Kramat Dicabut OJK

24 Oktober 2025 08:23 WIB

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Ekonomi
Otoritas Jasa Keuangan (Foto: Dok MI)

OJK Perketat Pasar Modal usai Purbaya Soroti Saham Gorengan

17 Oktober 2025 11:18 WIB

Ekonomi
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar [Foto: Ist]

Pegadaian Ilegal Masih Marak, Ada yang Berdiri Dekat Kantor OJK

13 Oktober 2025 18:25 WIB

Hukum
Satori (kiri) dan Heri Gunawan (kanan) (Foto: Kolase MI)

Tenang Saja! KPK Tetap Jebloskan Satori dan Heri Gunawan ke Tahanan, Setelah...

13 Oktober 2025 16:06 WIB

Ekonomi
Agusman (Foto: Dok MI)

Dana Syariah Tersandung Gagal Bayar, OJK Turun Tangan

13 Oktober 2025 14:10 WIB