Realisasi Belanja Sejumlah Daerah Rendah, Politisi PDIP Sindir Komitmen Kepala Daerah

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 1 Desember 2021 17:26 WIB
Monitorindonesia.com - Realisasi belanja sejumlah daerah yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021 ini, ternyata masih rendah. Karena itu, komitmen para Kepala Daerah dalam pemulihan ekonomi nasional serta pembangunan di daerah masing-masing pun dipertanyakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang. "Hari ini 1 Desember, artinya tahun 2021 sudah tinggal hitungan hari lagi. Sementara capaian dalam realisasi belanja anggaran masih terbilang rendah dengan catatan sejumlah daerah realisasinya masih kurang dari 70 persen," ujar Junimart kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan. Jakarta, Rabu (1/12/2021), menanggapi rendahnya realisasi belanja di sejumlah daerah berdasarkan data dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) per 25 November 2021, tren 3 bulan terakhir, yakni dari September, Oktober, dan November, total belanja daerah secara nasional sebesar Rp814,54 Triliun atau 64,52 persen. Realisasi belanja Provinsi pada tahun 2021 baru sebesar Rp270,58 Triliun atau 69,59 persen. Sedangkan belanja kabupaten pada tahun 2021 sebesar Rp444,02 Triliun atau 62,58 persen, sementara untuk realisasi belanja kota pada tahun 2021 baru mencapai Rp99,94 Triliun atau 60,89 persen. "Artinya dengan capaian itu, para kepala daerah yang realisasi belanjanya rendah maka komitmen mereka perlu dipertanyakan kembali dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional dan pembangunan di daerahnya masing-masing," lanjutnya. Menurut politisi PDI Perjuangan itu, saat ini terdapat sejumlah Pekerjaan Rumah (PR) yang menjadi tugas dari Pemda untuk mendukung program pemulihan ekonomi. Diantaranya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah tidak dilakukan serius. "Sesungguhnya di tengah pandemi Covid-19 ini, tantangannya itu adalah kreativitas. Nah dengan kondisi rendahnya realisasi belanja ini, tentu kreativitas dari Kepala Daerah dan Pemda masih sangat minim. Sementara masing-masing Pemda punya PR sendiri-sendiri, bagaimana mereka mau meningkatkan PAD nya," pungkas Junimart. Selain itu, dalam tema pembangunan Junimart menyoroti masih banyaknya insfratruktur di lingkungan Pemda yang baik itu jalan hingga pusat layanan kesehatan (Puskesmas) serta bangunan sekolah dan sebagainya, terbilang tidak memadai. Dan seharusnya dapat menjadi bagian dalam program prioritas bagi para Kepala Daerah dalam memaksimalkan belanja daerah. "Untuk pembangunan saja, hampir seluruh Pemda memiliki masalah dengan infrastruktur yang tidak memadai, mulai dari jalan, Puskesmas. Ditambah lagi masalah terbaru kemarin terkait para Guru non Aparatur Sipil yang masih menerima upah tidak layak. Seharusnya anggaran ini bisa di alokasi untuk itu," tandasnya. (Ery)

Topik:

belanja daerah junimart rendah

Berita Sebelumnya

Pengusaha Berharap Perbaikan UU Cipta Kerja Rampung Pertengahan 2022

Berita Selanjutnya

Ketua DPD RI Optimistis Impor Beras Bisa Dihentikan