Sri Mulyani yang Tak Tegas Berujung Dorongan Reshuffle!

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 13 Maret 2023 00:00 WIB
Jakarta, MI - Masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap Sri Mulyani jika tidak tegas dan terkesan membiarkan hal buruk menggerogoti Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpinnya itu. Bahkan berujung pada dorongan reshuffle oleh masyarakat kepada Presiden Joko Widodo. Demikian disampaikan oleh Analis politik dari Citra Institute, Efriza merespons persoalan di Kemenkeu, mulai dari harta tidak wajar pejabat Dirjen Pajak dan Bea Cukai hingga pada temuan transaksi gelap sekitar Rp 300 triliun sebagaimana telah diungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD baru-baru ini. "Jika sudah seperti ini dorongan reshuffle akan menguat, sasarannya adalah meminta di reshuffle terhadap Sri Mulyani. Sebab, hak prerogatif presiden soal reshuffle," kata Efriza saat berbincang dengan Monitor Indonesia, Minggu (12/3) malam "Jika kasus ini terus meluas, akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dari masyarakat. Diyakini bisa saja presiden Jokowi memikirkan Sri Mulyani sebagai kans di reshuffle," sambungnya. Meski temuan transaksi gelap itu diklaim bukan soal tindak pidana korupsi (Tipikor) melainkan tindak pidana pencucian uang (TPPU), akan tetapi, tegas dia, Sri Mulyani harus fokus membereskan ini semua dengan menggandeng para aparat penegak hukum (APH). "Saat ini, memang dapat dikatakan, Sri Mulyani masih kebingungan, sehingga butuh mempelajari apa yang terjadi dengan lingkungan di Kementerian yang dipimpinnya itu," ungkapnya. "Namun jika ini juga tidak segera dibenahi, maka telunjuk masyarakat bisa tertuju kepada Presiden, meminta untuk reshuffle," imbuhnya. Sebelumnya, Mahfud MD menyampaikan informasi mengejutkan itu, ada pergerakan uang yang mencurigakan. Diduga terkait tindak pidana pencucian uang, dengan nilai fantastis, mencapai Rp300 triliun, di Kemenkeu, terutama di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Menurut Mahfud, informasi tersebut berasal dari PPATK, yaitu sebuah lembaga independen yang mengawasi transaksi keuangan mencurigakan, untuk tujuan mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. "Tapi, mengejutkan, (Menkeu) tidak tahu? Apakah Mahfud bicara sembarangan? Atau, informasi PPATK tidak benar?” kata Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) di Jakarta, Jumat (10/3). Untuk itu, PPATK langsung memberi respons atas pernyataan Sri Mulyani yang mengaku tidak tahu soal temuan janggal ratusan triliun yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD itu. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan 200 berkas laporan terkait transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun ke Kemenkeu. #Dorongan Reshuffle Sri Mulyani

Topik:

Sri Mulyani kemenkeu

Berita Sebelumnya

BPIP: Pejabat Doyan Pamer Harta Harus Siap "Ditelanjangi"

Berita Selanjutnya

Pendaftaran Mudik Gratis Kemenhub 2023 Dibuka Hari Ini, Simak Syarat dan Cara Daftarnya

Berita Terkait

Politik
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro

Fauzi Amro: Sri Mulyani Lebih Berpengalaman, Purbaya Hanya Antitesa

15 Oktober 2025 16:07 WIB

Nasional
Said Didu (Foto: Dok MI/Istimewa)

Said Didu Tuding Jokowi hingga Bahlil Penyebab Kerugian Negara Ribuan Triliun di Sektor Tambang

14 Oktober 2025 13:46 WIB

Hukum
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mahfud MD Sebut Ditjen Pajak dan Bea Cukai Sumber Korupsi Terbesar

13 Oktober 2025 13:18 WIB

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Antara)

Mahfud MD Harap Menkeu Purbaya Usut Tuntas TPPU Rp 349 T di Kemenkeu

11 Oktober 2025 15:44 WIB

Ekonomi
Coretax (Foto: Dok MI)

Kemenkeu: Pelaporan SPT 2025 Sudah Pakai Coretax, Wajib Pajak Harus Aktivasi Akun

11 Oktober 2025 15:07 WIB

Ekonomi
Kementerian Keuangan (Foto: Dok MI)

Utang Pemerintah Sentuh Rp9.138 Triliun Per Juni 2025

10 Oktober 2025 13:49 WIB