Catat! Anggota Parpol Dilarang Menjadi Komisaris BUMN

Nicolas

Diperbarui 6 April 2023 00:25 WIB

Jakarta, MI - Anggota partai politik (parpol) dan anggota DPR dilarang menjadi Komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN. Peraturan Menteri (Permen) tersebut ditandatangani oleh Erick Thohir pada 20 Maret 2023. Selain itu, calon komisaris BUMN harus taat pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sejumlah syarat materiil, formal, dan lainnya diatur dalam Permen tersebut. Seperti pada pasal 18 Permen BUMN tersebut, mengatur bahwa calon komisaris bukan anggota partai politik, bukan anggota DPR dan syarat lainnya. Syarat lain yang tercantum dalam Pasal 18 ayat 1 Permen tersebut di antaranya: Huruf a. bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Huruf b. bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk penjabat kepala/wakil kepala daerah. Huruf c. tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/Anak Perusahaan yang bersangkutan. Huruf d. tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode. Huruf e. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris.[Lin]

Topik:

BUMN Parpol Komisaris BUMN

Catat! Anggota Parpol Dilarang Menjadi Komisaris BUMN

Berita Sebelumnya

KPK Benarkan Pegawai DJP Punya Saham di Perusahaan Pajak

Berita Selanjutnya

Diskon Tarif Tol di Mudik Lebaran 2023

Berita Terkait

Komisaris BUMN "Bedakin" Lapkeu Demi Bonus Siap-siap Diaudit!

Rosan Ungkap Komisaris Kerap Bantu Poles Laporan Keuangan BUMN

Nah Lho! Di UU BUMN Baru, Kerugian BUMN Bukan Kerugian Negara!

KPK Tegaskan Tetap Bisa Jerat Pejabat BUMN Meskipun Berstatus WNA

PNM Raih Penghargaan Global Microfinance & Female Empowerment Award!

Prabowo Izinkan WNA jadi Bos BUMN, Danantara Ungkap Alasannya

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K