12 Provinsi di Indonesia Disebut Rawan Krisis Pangan

Jakarta, MI - Deputi bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nyoto Suwignyo mengatakan, sebanyak 12 provinsi di Indonesia berada dalam kategori waspada kerawanan pangan atau mencapai 35,29%. Sementara 22 provinsi lainnya dalam kategori aman. Hal tersebut di paparkan Nyoto, berdasarkan pemetaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) nasional Juli 2023, dalam rapat pengendalian inflasi yang ditayangkan melalui YouTube Kemendagri, dikutip Rabu (23/8). "Berdasarkan rilis bulan Juli 2023 diketahui, berdasarkan indeks komposit, tidak ada daerah yang masuk kategori rentan. Dan 12 provinsi atau 35,29% kategori waspada," ujar Nyoto, dikutip Rabu (23/8). Ditambahkan Nyoto, pihaknya mendorong agar pemerintah daerah dapat memperkuat cadangan pangan di daerahnya. Pasalnya, dalam paparannya saja, banyak sekali provinsi yang memiliki cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) yang rendah, bahkan nol. Misalnya, DKI Jakarta, Bali, Gorontalo, hingga Maluku Utara. Beberapa wilayah lain juga ada yang hanya memiliki CBPP di bawah 10 ton. Seperti Papua yang hanya 3,44 ton, Nusa Tenggara Barat yang hanya 5,2 ton, dan Papua Barat hanya 8,5 ton. "Badan Pangan mendorong seluruh pemda untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah dan meningkatkan cadangan pangan masyarakat sebagai antisipasi terhadap terjadinya kekurangan pangan, gejolak pangan, dan lainnya," ungkapnya. Adapun 12 wilayah yang masuk kategori waspada kerawanan pangan meliputi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat. Sementara wilayah yang paling banyak memiliki CBPP adalah, Jawa Barat sejumlah 1.406,36 ton, Kalimantan Selatan sejumlah 562,12 ton, Kalimantan Barat sejumlah 416,36 ton, Aceh sejumlah 413,81 ton, dan Nusa Tenggara Timur sejumlah 330,84 ton. Nyoto juga mengingatkan bahwa, saat ini BUMN pangan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pun hanya memiliki stok pangan relatif kecil dibandingkan kebutuhan bulanan nasional. "Maka tak bisa intervensi untuk stabilisasi pasokan dan harga hulu hilir secara optimal," kata Nyoto. Adapun cadangan pemerintah untuk gula pasir 55%, beras 51%, daging kerbau 31%, minyak goreng 5%, daging sapi 3% dan jenis pangan lainnya 0%.   #12 Provinsi di Indonesia Disebut Rawan Krisis Pangan