Pembatasan Pembelian BBM Subsidi 'Maju Kena Mundur': Faktor Politik hingga Bahlil Diminta Tak Bikin Gaduh!

Jakarta, MI - Pemerintah akan membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai Selasa (1/10/2024). Rencana pembatasan BBM subsidi diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. 

Mantan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tersebut menegaskan, rencana pembatasan BBM subsidi sedang dikaji. 

Penting diketahui, bahwa wacana pembatasan pembelian BBM subsidi sebetulnya sudah diembuskan Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan pada Juli lalu.

Kala itu, dia mengatakan pemerintah akan membatasi pembelian BBM subsidi per 17 Agustus 2024. Alasannya pemerintah sedang melakukan efisiensi untuk meningkatkan penerimaan negara. Luhut juga bilang, pengaturan ini juga bertujuan agar penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.

"Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi ini akan bisa kita kurangi," ucap Luhut dalam unggahan di akun Instagram miliknya pada 9 Juli 2024 lalu.

Menurut Luhut, rencana pemerintah untuk mendorong penggunaan bioetanol sebagai pengganti bensin. Menurutnya, hal ini akan mengurangi impor minyak yang disebutnya cukup membebani anggaran negara.

Selain itu, klaimnya, bioetanol juga bisa mengurangi polusi udara. Tapi selang beberapa hari saja pernyataan Luhut tersebut dibantah Presiden Jokowi.

Kata Presiden, sampai pertengahan Juli pemerintah belum ada pemikiran untuk melaksanakan kebijakan itu. Ia juga belum menggelar rapat kabinet dalam rangka membahas usulan yang dimaksud.

"Enggak, enggak, enggak. Belum ada pemikiran ke sana," kata Jokowi dalam sesi keterangan pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada 16 Juli 2024.

Selang sebulan, wacana pembatasan pembelian BBM subsidi kembali digaungkan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Dia bilang pemerintah akan membatasi pembelian BBM subsidi mulai 1 Oktober 2024. "Ya memang ada rencana begitu," kata Bahlil.

Menurut Bahlil, aturan soal pembatasan BBM subsidi akan dicantumkan dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM. Namun Permen tersebut masih harus disosialisasikan kepada masyarakat.

Kebijakan ini, sambungnya, diambil lantaran penyaluran BBM subsidi belum tepat sasaran. Dia mencontohkan masih ada mobil-mobil mewah yang menggunakan bensin subsidi.

Padahal seharusnya digunakan oleh kelompok masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. "Kalau kita kaya, kita masih menerima BBM bersubsidi, apa kata dunia bos?" tandasnya.

Hanya saja, lagi-lagi pernyataan Bahlil dianulir Presiden Jokowi. Ditemui usai peresmian gedung baru di RSUP dr. Sardjito, pada Rabu (28/08), Presiden mengatakan. "Belum ada keputusan dan belum ada rapat. Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi, kita akan melihat di lapangan seperti apa".

Sementara itu di berbagai kesempatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani kerap menyatakan penyaluran BBM subsidi selama ini tidak tepat sasaran. Untuk BBM jenis Solar saja 89% dinikmati dunia usaha, dan hanya 1% dinikmati kalangan rumah tangga.

Namun dari yang dinikmati rumah tangga itu ternyata 95% dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 5% yang dinikmati rumah tangga miskin seperti petani dan nelayan. Adapun untuk BBM bersubsidi jenis Pertalite, 86% digunakan kalangan rumah tangga dan 14% dinikmati kalangan dunia usaha.

Tapi, dari porsi rumah tangga itu 80% dinikmati oleh rumah tangga mampu dan hanya 20% dinikmati oleh rumah tangga miskin.

Karena itulah Sri Mulyani sudah pernah meminta PT Pertamina untuk mengendalikan konsumsi BBM subsidi agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mengalami tekanan.

Pemerintah galau?

Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai sikap maju-mundur pemerintah dalam memutuskan pembatasan pembelian BBM subsidi ini tak bisa dilepaskan dari kekhawatiran Presiden Jokowi atas sejumlah hal.

Mulai dari potensi terjadinya kenaikan inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat sehingga bisa menimbulkan warisan kebijakan yang tidak baik bagi pemerintahan Jokowi, kata Fahmy.

Selain itu, menurutnya, ada faktor situasi politik yang disebutnya tidak menguntungkan Jokowi jelang masa akhir kepemimpinannya. "Dugaan saja barangkali akan menurunkan rating pemerintahan Jokowi, mungkin itu yang ditakutkan sehingga enggak menyetujui upaya pembatasan," kata Fahmy Radhi, Jumat (30/8/2024).

"Apalagi situasi politik sedang panas, mulai ada protes atau serangan terhadap Jokowi, ditambah anak bungsunya naik privat jet, makin memperburuk citranya di akhir kekuasaannya," timpalnya.

Padahal, menurut Fahmy, kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi "sudah sangat mendesak" jika bersandar pada data yang ada. Berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, sebutnya, anggaran negara semestinya bisa diselamatkan hingga Rp90 triliun jika BBM subsidi tepat sasaran.

"Jadi ini [pembatasan pembelian BBM subsidi] sudah sangat mendesak diterapkan," katanya.

Namun sayangnya hingga saat ini pemerintah masih tarik ulur.

Masih dikaji

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, mengatakan "pemerintah masih mengkaji penerapan kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi per 1 Oktober 2024".

Kendati demikian, ESDM sebetulnya telah menyiapkan skema pembatasan di mana penggunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite hanya bisa digunakan untuk mobil di bawah 1.400 cc motor di bawah 250 cc.

Rancangan regulasi ini klaimnya sedang disosialisasikan dan akan dimasukkan dalam revisi Perpres nomor 191 tahun 2014. Tapi selama peraturannya belum terbit, maka Pertalite tetap tersedia di seluruh SPBU Pertamina.

Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, juga memastikan penyaluran Pertalite terus dilakukan sesuai penugasan yang diberikan Pemerintah.

Tidak ada rencana menghentikan distribusi Pertalite pada 1 September 2024, katanya. "Masyarakat tidak perlu termakan berita hoaks. Pertalite akan terus kami salurkan sesuai kuota yang ditetapkan Pemerintah," kata Heppy.

Bahlil diminta tak bikin gaduh-perhatikan aturan hukum

Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi berharap agar sosialisasi digencarkan dan segera teken dalam keputusan resmi.

Dia menegaskan, jangan justru membuat gaduh di masyarakat. Sebab persepsi yang muncul yakni pada 1 Oktober mendatang akan ada kenaikan harga BBM.

"Padahal kan tidak ada kenaikan. Jadi saya lihat ini Bahlil ngomong saja tapi enggak serius. Kalau belum memutuskan mekanisme, belum sosialisasi, belum ubah aturan ya hanya omon-omon," kata dia.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pembatasan penjualan BBM bersubsidi hanya dengan Peraturan Menteri (Permen), dapat menjadi masalah hukum. 

Pasalnya, pembatasan penjualan BBM ini sebelumnya diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres). 

"Kebijakan pengaturan harga jual BBM bersubsidi selama ini jadi domain Presiden, bukan menteri. Menteri hanya melaksanakan saja kebijakan yang dibuat Presiden, bukan membuat norma baru terkait urusan yang bersifat strategis," kata Mulyanto saat dikonfirmasi Monitorindonesia.com, Sabtu (31/8/2024).

Dia mengatakan, saat ini yang berlaku PP (Peraturan Presiden) No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. 

Oleh karenanya, ia minta Menteri ESDM Bahlil Lahadlia memperhatikan aturan hukum terkait pembatasan penjualan BBM bersubsidi. Jangan membuat terobosan yang ujung-ujungnya akan menimbulkan persoalan hukum. 

Politisi dari Fraksi PKS ini pun meminta Pemerintah terlebih dahulu harus memperjelas aturan tersebut, sebelum mewacanakan kapan kebijakan pembatasan distribusi Pertalite akan dieksekusi. 

Pemerintah perlu mematangkan regulasinya agar tidak bising di masyarakat khususnya medsos. 

Tidak hanya itu, pihaknya juga mendesak Pemerintah melibatkan publik terkait kriteria kendaraan yang boleh atau tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Sehingga, tambahnya, sejak awal publik sudah siap. 

Selain itu, Mulyanto minta Pertamina menyiapkan dengan baik instrumen pelaksanaan kebijakan pembatasan BBM ini, agar kelak saat diimplementasikan kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik. (an)