Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Bisa Tembus Rp 420 Triliun, Ini Pemicunya!

Jakarta, MI - Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkirakan bisa meningkat ke angka Rp 420 triliun. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas.

Dia menjelaskan bahwa, anggaran yang saat ini ditetapkan sebesar Rp 71 triliun hanya cukup untuk pengadaan sampai Juni 2025. Sebagai informasi, program MBG telah dimulai pada 6 Januari 2025.

"Sekarang Rp 71 triliun, sampai Juni. Tetapi Prof Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional), Mentan sedang berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan mendapatkan makan, maka (total) Rp 210 triliun," jelas Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jawa Timur, disiarkan secara virtual, Selasa (7/1/2025).

"Tetapi kalau full Januari-Desember kira-kira lebih dari Rp 420 triliun-an lebih. Bayangkan belanja makanan Rp 420 triliun," tambahnya.

Meningkatnya anggaran MBG terjadi karena sebagian besar komoditas pangan masih bergantung pada impor. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan produksi dalam negeri agar Indonesia dapat mencapai swasembada pangan. Dengan begitu, pengeluaran anggaran, khususnya untuk impor, dapat ditekan.

"Kalau sekarang kita nggak kerja keras, telur, beras, segala macam, ikan, mau berapa, impor kita berapa tahu nggak? Malu kita ini, sudah ketinggalan jauh dari Thailand, Vietnam. Setelah reformasi 28 tahun zaman Pak Soeharto, pertanian kita dibangun, tetapi tidak prioritas," paparnya.

Untuk mencapai swasembada pangan, pemerintah sedang merumuskan berbagai kebijakan. Beberapa di antaranya adalah percepatan pembangunan irigasi, penguatan peran penyuluh daerah, serta penyediaan pupuk dan bibit.

"Ini pada akhrinya (untuk kebutuhan) Makan Bergizi Gratis. Ini perlu Pak Gubernur, Pak Bupati untuk terlibat. Jangan sampai anggaran begitu besar, tidak tepat," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, program MBG telah resmi dimulai pada Senin (6/1/2025) kemarin. Program tersebut bertahap dimulai di 26 Provinsi.

Pada tahap awal, program ini menargetkan penerima manfaat sebanyak 3 juta orang dalam periode Januari hingga Maret 2025. Sasaran utama penerima meliputi balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, serta ibu hamil dan menyusui.