Prabowo Teken Inpres 6/2025, RI Stop Impor Beras

Jakarta, MI - Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 yang mengatur strategi pengadaan dan pengelolaan gabah serta beras dalam negeri, termasuk mekanisme penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). 

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa Inpres ini menjadi pedoman utama bagi pemerintah dan Perum Bulog dalam menyerap hasil panen secara optimal. Dalam aturan tersebut ditetapkan target pengadaan beras dalam negeri sebesar 3 juta ton pada tahun 2025.

Arief menyampaikan bahwa dengan adanya Inpres ini menjadi instrumen pelindung untuk mendorong penyerapan dapat tercapai sesuai target penugasan yang telah ditetapkan dan semakin memperkuat langkah pemerintah dalam mengelola stok CBP.

“Pemerintah telah berkomitmen tidak ada impor beras lagi. Jadi produksi dalam negeri harus mampu memenuhi kebutuhan kita,” kata Arief dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (9/4/2025). 

Arief juga mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Bulog menyerap hasil panen petani dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram untuk gabah kering panen (GKP) dengan segala kualitas di tingkat petani.

Lebih lanjut, pengadaan beras dalam negeri oleh Bulog berdasarkan penugasan Bapanas yang diputuskan dalam rapat koordinasi bidang pangan. 

Ke depan, penyaluran CBP tidak hanya akan difokuskan pada program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), tetapi juga akan mencakup berbagai kebutuhan lainnya seperti bantuan pangan, penanganan darurat bencana, dan keperluan lain berdasarkan rapat koordinasi bidang pangan, seperti untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga bantuan pangan luar negeri. 

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menekankan bahwa ketersediaan stok CBP yang memadai menjadi elemen krusial dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Menurutnya, stok ini berperan penting dalam merespons gejolak harga pasar maupun sebagai alat untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kecukupan stok beras yang ada di Bulog itulah yang menopang stabilitas pasokan dan harga pangan, sebab dengan stok yang ada dan cukup, dapat dilakukan berbagai intervensi stabilisasi pangan seperti penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan beras,” tuturnya.