Amran Lapor ke DPR soal Anggaran Kementan Rp8,15 T Masih Diblokir Kemenkeu

Jakarta, MI - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melapor ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) yang masih dibekukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Total anggaran yang diblokir itu mencapai Rp8,15 triliun, yang sebagian besar seharusnya digunakan untuk optimalisasi lahan (Oplah) dan cetak sawah.

Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (2/7/2025), Amran secara terbuka meminta dukungan politik dari para wakil rakyat agar Kemenkeu segera membuka blokir tersebut.

"Dalam upaya untuk mempercepat buka blokir dan non efisiensi kami terus mendorong agar pelaksanaan SID (Survei Investigasi Desain) untuk cetak oplah dan cetak sawah segera diselesaikan," ujar Amran.

Dari total Rp8,15 triliun yang dibekukan, sekitar Rp304,71 miliar merupakan anggaran untuk perjalanan dinas, sementara sisanya sebesar Rp7,85 triliun merupakan blokir non-efisiensi.

Dari blokir anggaran non-efisiensi tersebut, Rp399,56 miliar merupakan blokir anggaran perjalanan dinas dan Rp7,45 triliun lainnya adalah blokir anggaran non-perjalanan.

"Pada Dirjen PSP (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian) masih terdapat blokir anggaran non-efisiensi relatif tinggi, karena masih ada sisa blokir untuk konstruksi oplah senilai Rp1,2 triliun, dan cetak sawah senilai Rp2,3 triliun, alsintan prapanen senilai Rp3,57 triliun. Di mana buka blok ini harus menunggu penyelesaian SID," jelas Amran.

Dengan masih tertahannya sebagian pagu anggaran, Kementan menghadapi tantangan besar untuk menuntaskan target program optimalisasi lahan (Oplah) dan Cetak Sawah dalam sisa enam bulan di 2025. 

Terlebih lagi, hingga saat ini, konstruksi oplah yang baru dibuka blokirnya baru sebesar 288 ribu hektare dari target 500 ribu hektare.

Sementara itu, untuk program cetak sawah, anggaran yang sudah terbuka blokirnya baru mencakup lahan seluas 165 ribu hektare dari target 255 ribu hektare. 

Sementara di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, masih terdapat blokir benih padi seluas 150 ribu hektare senilai Rp121,57 miliar atau 50 ribu hektare untuk benih lahan cetak sawah dan 100 ribu hektare untuk benih pada Oplah 2025.

"Konstruksi oplah dan cetak sawah harus dipercepat agar target tanam tahun ini bisa dilakukan," tutup Amran.