Presiden Prabowo Berpotensi Negosiasi Langsung dengan Trump soal Tarif Impor

Jakarta, MI - Pemerintah Indonesia terus mengupayakan jalan diplomasi untuk menanggapi kebijakan tarif resiprokal sebesar 32% yang dikenakan Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia. 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut, tidak menutup kemungkinan Presiden Prabowo Subianto akan melakukan negosiasi langsung dengan Presiden AS Donald Trump guna membahas isu tersebut.

"Ya, sebagai sebuah upaya tentu ada. Tapi belum dipastikan untuk akan adanya pertemuan dengan Presiden Trump," ujar Prasetyo dalam keterangannya, dikutip Jumat (11/7/2025). "Belum diatur jadwalnya."

Sembari menunggu kepastian pertemuan tingkat kepala negara, pemerintah telah mengirimkan delegasi ke AS yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. 

Pemerintah berharap tim delegasi bisa menghasilkan kesepakatan agar Amerika Serikat mau meninjau kembali penetapan tarif kepada Indonesia.

"Sehingga memberikan keuntungan bagi perdagangan kita," katanya.

Ia menampik dugaan Pemerintah AS kukuh menetapkan tarif impor sebesar 32% karena masuknya Indonesia sebagai anggota tetap BRICS. Prasetio mengatakan, AS sejak awal atau April lalu, memang sudah menetapkan tarif resiprokal tersebut kepada barang-barang yang akan dikirim dari Indonesia.

BRICS merupakan kelompok negara yang terdiri Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Anggotanya kemudian bertambah dengan bergabungnya Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

"Kalau menurut pendapat kami sesungguhnya tidak ada. Tarif tidak hanya berlaku untuk Indonesia dan pengenaan tarif 32% itu pun kan jauh-jauh hari sebelum kita dinyatakan menjadi anggota penuh BRICS. Saya pikir nggak ada hubungannya," tuturnya.

Terkait perkembangan negosiasi, Prasetyo menyebut bahwa delegasi yang dipimpin Airlangga tidak membawa atau mengajukan skema baru kepada pemerintah AS. 

Menurutnya, penawaran Indonesia kepada AS sebelumnya sebenarnya telah menjawab semua tuntutan Donald Trump saat awal mengumumkan tarif resiprokal kepada sejumlah negara.

"Untuk sementara tidak. Karena apa yang sejak beberapa waktu yang lalu disampaikan tawaran tersebut kita merasa sebenarnya itu sudah menjawab apa yang menjadi tuntutan dari AS," tutup Prasetyo.