Mendagri Dorong Kepala Daerah Hemat Anggaran, Kabupaten Lahat jadi Contoh

Jakarta, MI - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan penguatan pendapatan asli daerah (PAD) bagi pemerintah daerah. 

Pesan tersebut disampaikan kepada para bupati dalam acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) 2025 di ICE BSD, Tangerang.

Tito menyoroti fakta bahwa sekitar 80% dari 548 kepala daerah yang baru dilantik belum berpengalaman dalam posisi mereka. Oleh karena itu, ia meminta para bupati untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang berdampak luas.

“Harus ada sosialisasi, uji respons masyarakat, jangan sampai kebijakan dipaksakan,” kata Tito. 

Tito menekankan agar pemerintah daerah memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sebelum membuat produk hukum, baik peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah.

Ia juga menyoroti praktik pemborosan yang masih terjadi dalam belanja daerah, seperti perjalanan dinas yang berlebihan dan rapat yang sering diulang. Ia mencontohkan keberhasilan Kabupaten Lahat yang berhasil menghemat Rp 462 miliar dari efisiensi anggaran dan mengalihkannya untuk pembangunan irigasi.

Selain efisiensi, Tito mendorong setiap daerah untuk mencari sumber PAD baru tanpa membebani masyarakat kecil, salah satunya dengan melibatkan sektor swasta. “Kalau swasta hidup, otomatis bisa ditarik pajak. Win-win, mereka untung, PAD juga meningkat,” tegasnya.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 22 Agustus 2025, realisasi pendapatan daerah di APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota tercatat sebesar Rp 726,04 triliun.

Angka ini menurun 11,96% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 824,7 triliun, dan baru mencapai 54,44% dari pagu yang sebesar Rp 1.353,08 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat Rp 604,33 triliun atau 43,63% dari pagu senilai Rp 1.399,99 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2024 sebesar Rp 736,93 triliun atau 52,16% dari pagu.

Mendagri mendorong kepala daerah untuk memanfaatkan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih sebagai mesin penggerak ekonomi lokal. Ia mengapresiasi inovasi Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, yang menggabungkan program MBG dengan Koperasi Merah Putih sebagai pemasok utama.

Tito menekankan bahwa inisiatif ini penting agar daerah semakin mandiri dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Dari 416 kabupaten, sekitar 350 atau 84,1% masih sangat tergantung pada transfer pusat.

“Ini harus diubah dengan efisiensi, kreativitas, dan kolaborasi dengan swasta. Dengan begitu daerah bisa lebih kuat secara fiskal dan pembangunan bisa lebih merata,” tuturnya.