Bahlil: Shell Cs Sepakat Beli Minyak Mentah dari Pertamina

Jakarta, MI - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tidak akan menambah kuota impor Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun ini. Kepastian itu disampaikan di tengah keluhan sejumlah operator SPBU swasta yang mengalami kekurangan stok.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa jalan keluar telah disepakati usai pertemuan dengan berbagai pihak terkait. Operator SPBU swasta kini akan membeli bahan baku minyak mentah (base fuel) dari PT Pertamina (Persero) untuk kemudian diolah sendiri sesuai standar masing-masing perusahaan.

Langkah membeli bahan baku ini dipandang sebagai solusi dibandingkan harus mengambil produk jadi dari Pertamina.

"Base fuel ya, belum dicampur-campur. Kalau sebelumnya itu Pertamina menjual produk jadi, tapi tadi dijelaskan, jangan teh (produk jadi), air panas saja, jadi produk saja, nanti dicampur di tanki masing-masing," tutur Bahlil saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Bahlil menyampaikan bahwa operator SPBU swasta juga meminta adanya peran surveyor independen untuk memastikan kualitas minyak mentah yang dibeli sesuai standar. Pemeriksaan ini dianggap penting dilakukan sebelum bahan baku tersebut dikirim untuk diolah.

"Sekalipun pemerintah memberikan tugas ke Pertamina, tetapi kita juga pingin harus fair (adil). Tidak boleh ada yang dirugikan, kita ingin sama-sama cengli (adil)," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah perusahaan BBM swasta seperti Shell tengah menghadapi persoalan stok BBM. Alhasil, perusahaan kesulitan menjual BBM dan menyesuaikan operasionalnya.

Bahlil menegaskan tidak ada lagi jatah impor BBM hingga akhir Desember 2025. Operator BBM swasta yang kekurangan stok wajib membeli minyak mentah kepada perusahaan yang memiliki kelebihan stok seperti PT Pertamina (Persero). 

"BBM ini salah satu cabang industri yang strategis. Nah kaitannya itu. Keppres (Keputusan Presiden) juga menjelaskan tata kelola daripada impor khususnya BBM, di mana di situ dijelaskan soal kuota impor, neraca komoditas," jelas Bahlil.

Bahlil menambahkan, SPBU swasta sebenarnya telah memperoleh kuota impor hingga 110 persen dari realisasi tahun 2024. Namun, kuota tersebut sudah habis sebelum tahun berjalan berakhir. Alhasil, tambahan kuota baru hanya akan diberikan pada periode reguler tahun depan.

"Atas dasar itu pemerintah mengambil keputusan. Akan tetap dilayani, tetapi itu akan diberikan lewat kolaborasi dengan Pertamina. Mereka setuju dan memang harus setuju untuk beli di Pertamina," pungkasnya.