Beras SPHP Mulai Tak Laku, Tersaingi Program TNI-Polri

Jakarta, MI - Minat masyarakat membeli beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan kios pangan dilaporkan menurun.

Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas), Nita Yulianis, menyebut turunnya minat warga terjadi karena program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar TNI dan Polri, menjual beras dengan harga lebih rendah dibanding SPHP.

"Mitra penyaluran kios pangan, KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih), dan RPK (Rumah Pangan Kita) melaporkan menurunnya minat warga dalam membeli beras SPHP akibat GPM yang dilakukan oleh TNI/Polri," jelas Nita dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (6/10/2025).

Nita mengatakan, beras yang dijual melalui program GPM oleh TNI/Polri dibanderol dengan harga setara harga pengambilan di gudang (AF Gudang), sekitar Rp60.000 per 5 kg. Kondisi itu membuat para mitra penyalur lain kesulitan menjual beras SPHP karena harganya otomatis menjadi kurang kompetitif. 

Sebagai informasi, harga eceran tertinggi (HET) beras SPHP saat ini ditetapkan Rp12.500 per kg atau Rp62.500 per kemasan 5 kg di seluruh Indonesia.

"Dalam hal ini, beras SPHP yang terdapat pada GPM TNI/Polri dijual dengan harga setara af gudang, sehingga menyulitkan mitra lainnya dalam menjual beras SPHP di atas harga tersebut," tuturnya.

Untuk menghindari kesalahpahaman dan persaingan harga antarpenyalur, Nita menekankan pentingnya koordinasi yang lebih baik di antara mitra penyaluran beras SPHP.

"Perlu koordinasi antara masing-masing mitra penyaluran agar tidak terjadi selisih paham dalam harga dan mekanisme penjualan beras SPHP," katanya.

Bapanas mencatat, sejak 1 Januari hingga 3 Oktober 2025, program GPM telah terlaksana sebanyak 9.582 kali di 358 kabupaten/kota yang tersebar di 37 provinsi. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai perbandingan, pada 2024, program GPM digelar sebanyak 9.547 kali di 480 kabupaten/kota di 38 provinsi. Sementara pada 2023, kegiatan ini tercatat 1.626 kali di 324 kabupaten/kota di 36 provinsi, dan pada 2022 hanya 442 kali di 110 kabupaten/kota di 30 provinsi.

"Badan Pangan Nasional tentunya bersama stakeholder terkait lainnya selalu berupaya menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan nasional melalui gerakan pangan murah atau GPM," ujar Nita.