Pemerintahan Taliban Tidak Sertakan Perempuan dan Kelompok Agama Lain

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 9 September 2021 06:36 WIB
Brussels, Monitorindonesia.com - Uni Eropa menyatakan ketidaksetujuan terhadap pemerintahan baru Afghanistan sebab kelompok Taliban tidak menyertakan perempuan dan kelompok agama lainnya dalam jajaran kabinet. Dikutip dari Reuters, Rabu (8/9/2021), Uni Eropa menu gerilyawan Islam itu tidak menepati janji tentang pemerintahan yang terbuka dan demokratis. "Ini tidak terlihat seperti formasi inklusif dan representatif dalam hal keragaman etnis dan agama yang kaya di Afghanistan yang kami harapkan dan Taliban menjanjikan selama beberapa minggu terakhir," kata Peter Stano, juru bicara layanan kebijakan luar negeri Uni Eropa. "Inklusivitas dan representasi seperti itu diharapkan dalam komposisi pemerintahan transisi di masa depan, dan sebagai hasil dari negosiasi," sambung dia. Salah seorang pejabat eksekutif senior Uni Eropa juga menyatakan kewaspadaan tentang pemerintahan sementara Taliban, yang mencakup orang-orang di bawah sanksi PBB dan dicari oleh Amerika Serikat, bahkan ketika blok itu mencoba untuk menunjukkan keterbukaan kepada para militan. "Uni Eropa siap untuk terus menawarkan bantuan kemanusiaan," kata Wakil Presiden Komisi Eropa Maros Sefcovic, seraya menambahkan bahwa dana donor jangka panjang bergantung pada Taliban yang menegakkan kebebasan dasar. "Kami sangat, sangat hati-hati melihat bagaimana pemerintah baru berperilaku sebelum terlibat," katanya pada konferensi pers setelah pertemuan komisaris Uni Eropa. Afghanistan menghadapi krisis layanan dasar dan makanan, sementara bantuan dari luar negeri akan segera habis menurut laporan PBB pada Selasa (7/9) kemarin, setelah Taliban menguasai negara itu pada 15 Agustus dan Amerika Serikat dan kekuatan Barat menarik diri.

Topik:

Uni Eropa Taliban Pemerintahan Taliban