Kisruh Rusia-Ukraina, Wakil Ketua BKSAP Minta Indonesia Bersuara

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 23 Februari 2022 20:25 WIB
Monitorindonesia.com - Ketegangan yang terjadi di Eropa Timur antara Rusia dengan Ukraina disikapi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Achmad Hafisz Thohir dan mengaku prihatin. Menurutnya, bila kedua negara mengambil langkah yang salah maka risiko perang tak terhindarkan. "Mereka harus melakukan deeskalasi agar kemungkinan terburuk, yakni perang terhindarkan. Keduanya harus menempuh saluran diplomatik yang memadai," kata politikus PAN itu kepada wartawan, Rabu (23/02/2022). Hafisz menambahkan, jika skenario terburuk yakni perang terjadi antara Rusia dengan Ukraina, maka keseimbangan global juga akan terdampak cukup serius. "Ekonomi global utamanya akan terdampak. Jadi keduanya harus tetap mengedepankan perdamaian sebagai opsi relevan," harapnya. Hafisz juga mendorong agar Indonesia berperan aktif dalam menyikapi persoalan tersebut. "Indonesia perlu bersuara dan turun tangan memberikan saran kepada kedua negara. Ini belum terlambat, jangan sampai Rusia mengubah Ukraina jadi debu radioaktif. Ini mengerikan," lirih Anggota Komisi XI DPR RI itu. Menurutnya, Indonesia punya modal cukup kuat untuk menjadi penengah di antara kedua negara berseteru itu. "Indonesia diterima keduanya. Kita tidak menginginkan pertumpahan darah terjadi antarkedua negara sahabat baik Indonesia tersebut. Indonesia merupakan sahabat baik kedua negara selama ini. Apalagi Indonesia menganut politik bebas dan aktif yang mengendepankan perdamaian," ujarnya. Komitmen Indonesia untuk ikut serta menciptakan ketertiban dan kedamaian dunia, Hafisz menambahkan, menjadi point penting dalam memberikan masukan kepada kedua negara tersebut. "Jelas dalam pembukaan UUD 45, Indonesia memiliki spirit agar ikut serta dalam perdamaian dunia," pungkasnya. (Aswan)

Topik:

Komisi XI DPR Invasi Ukraina

Berita Sebelumnya

Jepang Jatuhkan Sanksi kepada Rusia Atas Tindakannya di Ukraina

Berita Selanjutnya

Putin Izinkan Operasi Militer Khusus di Wilayah Donbass Ukraina

Berita Terkait

Hukum
Karikatur - Ilustrasi - Semua Anggota Komisi XI DPR RI (2019-2024) diduga menerima dana CSR BI-OJK (Foto: Gatot Eko Cahyono)

KPK akan Periksa Semua Anggota Komisi XI DPR (2019-2024) soal Korupsi CSR BI, Ini Daftarnya

1 Oktober 2025 09:54 WIB

Hukum
Satori (kiri) dan Heri Gunawan (kanan) (Foto: Kolase MI/Olahan)

Berkali-kali Diperiksa KPK, Tersangka Heri Gunawan dan Satori Belum Juga Dijebloskan ke Tahanan, Mengapa?

15 September 2025 22:04 WIB

Politik
Pengamat Kebijakan Publik Fernando Emas (Foto: Dok MI/Aan)

Setop Rapat saat Menkeu Purbaya Bahas Kasus Dana Mandek, Pengamat Desak Golkar Copot Misbakhun!

13 September 2025 14:25 WIB

Politik
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Australia menyampaikan rasa kecewa serta mengecam tindakan sejumlah anggota Komisi XI DPR RI yang lebih memilih untuk berada di Australia, Sidney (30/8). (foto : dok/MI/PPI)

PPI Australia Kecam Kunjungan Komisi XI DPR RI ke Australia

1 September 2025 16:51 WIB

Politik
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Australia mengecam tindakan sejumlah anggota Komisi XI DPR RI yang memilih berada di Australia pada saat rakyat Indonesia tengah menyuarakan aspirasi melalui demonstrasi di tanah air.

Anggota Komisi XI DPR Sydney Marathon saat Rakyat Suarakan Aspirasi, Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia Beri Kecaman!

1 September 2025 14:40 WIB

Ekonomi
Anggota Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng,

Mekeng: Pertumbuhan Ekonomi 5,4% Berkat Program MBG

16 Agustus 2025 10:34 WIB