Wickremesinghe Dilantik Jadi Perdana Menteri Sri Lanka untuk Atasi Krisis

Jakarta, MI - Mantan Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe kembali dilantik menjadi perdana menteri untuk keenam kalinya. Pelantikan itu dalam upaya membawa stabilitas di tengah krisis politik dan ekonomi yang melanda negara kepulauan itu. Wickremesinghe diambil sumpah di hadapan Presiden Gotabaya Rajapaksa dalam sebuah upacara di kantor presiden kemarin. "Sebuah kabinet kemungkinan akan ditunjuk hari ini," ujar Sudewa Hettiarachchi, juru bicara Presiden Rajapaksa seperti dikutip, Jumat (13/5). Sebelumnya, saudara laki-laki sang presiden, Mahinda Rajakapsa, mengundurkan diri sebagai perdana menteri pada hari Senin. Dia mundur menyusul kemarahan massa akibat serangan kekerasan oleh para pendukungnya terhadap pengunjuk rasa damai yang menuntut pemerintahannya mundur. Pengunduran dirinya secara otomatis membubarkan Kabinet dan meninggalkan kekosongan administratif pemerintahan. Penunjukan atas Wickremesinghe dipandang sebagai upaya untuk mengakhiri kekerasan yang dipicu oleh krisis ekonomi dan untuk memulihkan kredibilitas internasional saat pemerintah merundingkan paket bantuan pinjaman kepada Dana Moneter Internasional (IMF). “Ini adalah peristiwa bersejarah,” kata legislator Tamil Dharmalingam Sithadthan mengacu pada kembalinya Wickremesinghe ke jabatan puncak untuk keenam kalinya. Dia meyebutkan situasi yang putus asa di negaranya. Vajira Abeywardena, seorang pejabat Partai Persatuan Nasional (UNP) yang dipimpin Wickremesinghe mengatakan sebelumnya bahwa anggota parlemen telah meminta Wickremesinghe "untuk mengambil alih dan menyelesaikan masalah negara". Abeywardena mengatakan lebih dari 160 legislator di 225 anggota parlemen mendukung pemilihan Wickremesinghe, tetapi ini tidak dapat diverifikasi secara independen. Wickremesinghe dipandang sebagai reformis pasar bebas pro-Barat. Dia berpotensi membuat negosiasi bantuan utang dengan IMF dan agar upaya lainnya lebih lancar. Wickremesinghe telah bekerja sama dengan Rajapaksa untuk merombak Kementerian Keuangan dan bank sentral selain membuat perubahan kebijakan fiskal dan moneter, kata sumber tersebut.