Ambroncius Nababan Ajukan Penangguhan Penahanan

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 1 Februari 2021 17:45 WIB
Monitorindonesia.com - Tersangka kasus dugaan rasisme Ambroncius Nababan mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada Bareskrim Polri. Surat permohonan Ambroncius Nababan telah diserahkan kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dit Tipidsiber) Bareskrim Polri, pada Senin (1/2/2021). Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Ambroncius, Herman Sitompul di Bareskrim Polri hari ini. Dia berharap permohonan penangguhan penahanan yang diajukan dapat dikabulkan penyidik. "Kehadiran kami untuk mengajukan penangguhan penahanan," kata Herman. Dalam kesempatan itu, Herman memastikan bahwa perkara hukum yang menjerat Ambroncius murni merupakan masalah pribadi. Dia mengklaim tak ada kaitannya dengan Projamin. "Masalah pribadi Ambroncius Nababan, tidak ada kaitannya dengan organisasi," katanya. Penyidik Dit Tipidsiber Bareskrim Polri telah menetapkan Ambroncius sebagai tersangka kasus dugaan rasisme terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, pada Selasa (26/1) kemarin. Politikus Partai Hanura itu langsung dijemput paksa oleh penyidik untuk diperiksa. Dalam perkara ini penyidik mempersangkakan Ambroncius dengan pasal berlapis. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyebutkan, tersangka Ambroncius dijerat dengan Pasal 45a Ayat 2 Juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian, Pasal 16 Juncto Pasal 4 huruf b ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta Pasal 156 KUHP. [prs]

Topik:

Ambroncius Nababan penangguhan Penahanan kasus rasisme bareskrim polri

Berita Sebelumnya

Istri Tersangka Kasus Korupsi Rp1,3 Triliun Diperiksa Jaksa

Berita Selanjutnya

PTPN VIII Buat 250 Laporan Polisi soal Penyerobotan Lahan Markaz Syariah

Berita Terkait

Hukum
Bareskrim Polri (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Bareskrim Sudah Tetapkan Tersangka Kasus Pabrik Tercemar Radioaktif di Cikande, Siapa Saja?

17 Oktober 2025 15:06 WIB

Monitor Hukum
Desi Permatasari menunjukkan foto anaknya Sheena yang terbaring di tempat tidur (Foto: Dok MI)

Penyidikan Baru Kasus Gagal Ginjal Akut bak Ditelan Bumi, BPOM Lolos?

1 Oktober 2025 14:08 WIB

Hukum
Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf (Foto: Ist)

Bareskrim Polri Asistensi Penyelidikan Kasus Keracunan MBG

25 September 2025 18:22 WIB

Hukum
Para tersangka pembobolan salah satu bank pemerintah di Jawa Barat (Jabar) (Foto: Dok MI)

2 Tersangka Pembunuhan Kacab BRI juga Terlibat Kasus Pembobolan Rekening Dormant BNI Rp 204 Miliar

25 September 2025 15:34 WIB

Lifestyle
Drama yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, bersama seorang perempuan bernama Lisa Mariana akhirnya menemukan titik balik dramatis ketika hasil tes DNA diumumkan Bareskrim Polri pada Rabu (20/8/2025) yang memastikan tidak ada kecocokan antara Ridwan Kamil dengan anak yang dilahirkan Lisa. Kini uang bulanan Lisa Mariana masih menjadi misteri. Foto: Dok MI/Antara

Misteri Uang Bulanan Lisa Mariana

27 Agustus 2025 09:36 WIB

Hukum
Terbongkarnya praktik penambangan batu bara ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, telah memicu sorotan tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. Kasus ini dinilai sebagai bukti nyata lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Aktivitas ilegal ini terungkap setelah berlangsung sejak 2016. Operasi Bareskrim Polri berhasil membongkar praktik ini, menyita 351 kontainer batu bara ilegal dan menangkap tiga tersangka.

Tambang Ilegal di IKN Rp 5,7 T: Masih Banyak Tak Tersentuh Hukum di Kaltim, Pejabat Negara Diduga Terlibat!

22 Juli 2025 12:56 WIB