KPK Perpanjang Penahanan Nurdin Abdullah

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 17 Maret 2021 22:44 WIB
Monitorindonesia.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah hingga 27 April mendatang. Selain Nurdin Abdullah, tim penyidik juga memperpanjang masa penahanan dua tersangka lainnya kasus ini, yaitu Sekretaris Dinas PUTR Pemprov Sulsel Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto. Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Nurdin Abdullah bersama Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan, Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021. Nurdin diduga menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari Agung melalui Edy Rahmat. Nurdin juga diduga menerima gratifikasi dari kontraktor lainnya senilai Rp 3,4 miliar. Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, masa penahanan ketiga tersangka diperpanjang selama 40 hari ke depan terhitung sejak 19 Maret 2021. Dengan demikian, Nurdin dan kedua tersangka lainnya bakal mendekam di sel tahanan masing-masing setidaknya hingga 27 April 2021. "Rabu (17/3/2021) tim penyidik KPK memperpanjang penahanan NA dan kawan-kawan masing-masing selama 40 hari terhitung sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan 27 April 2021," kata Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (17/3/2021). Nurdin masih akan menghuni Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur, sementara Edy Rahmat di Rutan KPK Kavling C1, dan Agung di Rutan KPK Gedung Merah Putih. Perpanjangan masa penahanan ini dilakukan lantaran tim penyidik masih memerlukan waktu untuk merampungkan berkas penyidikan ketiga tersangka. "Perpanjangan ini diperlukan oleh tim penyidik KPK untuk melakukan pengumpulan alat bukti guna melengkapi berkas perkara dimaksud," kata Ali.[man]  

Topik:

KPK Nurdin Abdullah

Berita Sebelumnya

Kuasa Hukum Jhoni Allen : AHY Cs Melanggar AD/ART Partai Demokrat

Berita Selanjutnya

Dugaan Korupsi, Wagub DKI Minta Sarana Jaya Ungkap ke Publik

Berita Terkait

Hukum
Pakar hukum pidana Universitas Borobudur (Unbor) Hudi Yusuf (Foto: Dok MI/Pribadi)

Diduga Hilangkan Barang Bukti Korupsi Kuota Haji, Bos Maktour Bisa Tersangka Perintangan Penyidikan!

1 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (kanan), anggota DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti (tengah) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) (Foto: Kolase MI)

Menyoal Dugaan Keterlibatan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Suap Dana Hibah Jatim

3 jam yang lalu

Hukum
Sungai Budi Group (Foto: Istimewa)

Menilik Potensi PT Sungai Budi Group Tersangka Korporasi Kasus Inhutani V dan Bansos

9 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Aan)

200 Calon Pejabat Kemenhaj akan Berurusan dengan KPK

11 jam yang lalu

Hukum
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berjalan keluar usai hadir dalam rapat koordinasi dan supervisi wilayah Sumatera Utara di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan Persada, Jakarta, Senin (28/4/2025). (Foto: Dok MI)

KPK dan Pola Pembiaran Bobby Nasution dalam Cermin Penyidikan APBD yang Pincang di Sumut

16 jam yang lalu

Hukum
Fuad Hasan Mansyur bersama mantan Menag Yaqut Cholil Quomas dan kawan-kawan (Foto: Dok MI/Istimewa)

Pakar Ungkap Potensi Fuad Hasan Dijerat Pasal Korupsi dan Perintangan Penyidikan Kasus Kuota Haji

19 jam yang lalu