LaNyalla Desak RUU Perampasan Aset Dituntaskan untuk Kurangi Kerugian Negara

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 21 April 2021 12:47 WIB
Monitorindonesia.com - Sejak tahun 2008, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset seperti terbengkalai dan tak kunjung disahkan. Padahal jika RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang (UU), bisa membantu mengurangi kerugian negara. Karena itu, menurut Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti dalam keterangan pers tertulisnya, Rabu (21/4/2021), sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian serius. Dengan RUU Perampasan Aset, ujar Senator asal Jawa Timur itu, pemerintah bisa dengan cepat menyelamatkan dan mengembalikan aset yang terjerat kasus korupsi. "Krisis kepercayaan masyarakat diawali dengan kurang seriusnya pemerintah menyelesaikan kasus-kasus korupsi besar, terbelengkalai bahkan terjadi kemandekan yang menyebabkan kerugian negara semakin membesar," tuturnya. Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu menilai pemerintah sangat perlu melakukan penyelamatan aset-aset dan mengembalikan aset yang berstatus terjerat kasus korupsi seperti BLBI, Jiwasraya, Asabri. "Kasus-kasus korupsi hukumannya tidak seimbang dengan kerugian negara yang disebabkan oleh kasus tersebut. Ini tentu merugikan negara, ditambah lagi kasus-kasus yang tidak kunjung selesai, kasus besar jarang terungkap dan menyebabkan pelaku merasa aman dan tidak ada efek jera bagi pelaku lainnya," terangnya. Bagi LaNyalla, semangat penyelamatan aset harus didorong dengan regulasi. Untuk itu, Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu menekankan agar pemerintah serius dalam melakukan pembahasan RUU ini. "Segera selesaikan RUU Perampasan Aset, agar negara bisa mengurangi kerugian akibat korupsi," pungkasnya. (Ery)

Topik:

lanyalla desak tuntaskan ruu perampasan aset

Berita Sebelumnya

KY dan PP Muhammadiyah Kerja Sama Wujudkan Peradilan Bersih

Berita Selanjutnya

Ramai Masalah Penistaan Agama, DPD RI Minta Masyarakat Jangan Terpancing