Kasus Asabri Baiknya Dilakukan Eksaminasi Hukum

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 27 April 2021 21:30 WIB
Monitorindonesia.com - Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar, Prof. Suparji Ahmad mendesak dilakukan upaya eksaminasi hukum terkait kasus Asabri maupun Jiwasraya. Eksaminasi perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan penegak hukum. “Eksaminasi perlu dilakukan supaya dapat mendukung penegakan hukum yang sesuai ketentuan hukum dan tidak kontraproduktif dengan kegiatan perekonomian,” kata Suparji melalui keterangan tertulisnya, Selasa (27/4/2021). Dengan dilakukannya eksaminasi hukum, lanjut Suparji, maka para pihak yang jelas melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukumnya dapat ditindak lanjuti dan hal tersebut tidak akan terulang lagi di kemudian hari. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, pada Kamis (11/3/2021) lalu menyatakan bahwa Tim Jaksa Penyidik telah melakukan penyitaan fisik kapal dan pemasangan tanda atau plang terhadap 13 kapal milik PT. Jelajah Bahari Utama (JBU), yang merupakan aset milik dan atau yang terkait tersangka Heru Hidayat. Terhadap aset-aset para tersangka yang telah disita tersebut, selanjutnya akan dilakukan penaksiran atau taksasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) guna diperhitungkan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara di dalam proses selanjutnya. (Ery)

Topik:

Kasus Asabri eksaminasi hukum

Berita Sebelumnya

Dikaitkan dengan Kasus Asabri, Perusahaan JBU Tolak Disita Asetnya

Berita Selanjutnya

Penyidik Pemeras KPK Klaim Tak Ditangkap Propam