KY Bantah Pungut Jatah untuk Lebaran ke Calon Anggota Hakim Agung

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 9 Mei 2021 20:43 WIB
Monitorindonesia.com - Kabar kurang sedap menerpa Komisi Yudisial (KY), yang disebut-sebut meminta pungutan kepada para calon Hakim Agung, dalam rangka kegiatan menjelang Idul Fitri 2021. Namun kabar ini lekas dibantah oleh pihak KY melalui juru bicaranya, Miko Ginting. Miko melalui keterangan tertulisnya, Minggu (9/5/2021) menegaskan pihaknya tidak pernah meminta pungutan dalam bentuk apa pun kepada para calon hakim agung dalam rangka kegiatan menjelang Lebaran 2021. "Komisi Yudisial tidak pernah meminta apa pun kepada siapa pun dan dalam rangka apa pun. Jika ada pihak yang mengatasnamakan lembaga maupun anggota Komisi Yudisial, itu merupakan upaya penipuan," tegasnya. Komisi Yudisial, mendapatkan informasi adanya pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaga tersebut untuk meminta sesuatu kepada para calon hakim agung. Komisi Yudisial, mendapatkan informasi adanya pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaga tersebut untuk meminta sesuatu kepada para calon hakim agung. Oleh sebab itu, KY mengimbau para calon hakim agung atau pihak lain agar tidak mengindahkan sekaligus melaporkan apabila terdapat tindakan demikian. "Laporan dapat disampaikan melalui email [email protected]," kata Miko. Sebelumnya, KY telah mengumumkan 45 calon hakim agung lolos seleksi kualitas sebagai salah satu syarat guna mengisi 13 formasi yang dibutuhkan Mahkamah Agung (MA). Para calon hakim agung yang lolos selanjutnya akan mengikuti seleksi kesehatan dan kepribadian pada pekan ketiga Juni 2021. Terkait dengan kamar yang dipilih, sebanyak 27 orang memilih kamar pidana, 13 orang memilih kamar perdata, tiga orang memilih kamar militer, dan dua orang memilih kamar tata usaha negara khusus pajak. Jika dilihat dari jenis kelamin, 40 orang laki-laki dan lima perempuan. Seleksi dilakukan sesuai dengan permintaan MA untuk mengisi posisi 13 hakim agung yang kosong. Posisi yang dibutuhkan, yaitu dua hakim agung untuk kamar perdata, delapan hakim agung untuk kamar pidana, satu hakim agung untuk kamar militer, dan dua hakim agung untuk kamar tata usaha negara khusus pajak. (Ery) #Pungut Jatah #Pungut Jatah Lebaran - Calon Anggota Hakim Agung

Topik:

bantahan ky soal pungutan

Berita Sebelumnya

KPK Ingatkan Masyarakat Tak Pernah Meminta Sumbangan

Berita Selanjutnya

Jangan Sampai Dituding Mau Mengambat Penanganan Korupsi Kakap, ICW Minta Ketua KPK Anulir Putusan Hasil TWK