Rencana Kejagung Melelang Aset Asabri, Dikritik Pakar Hukum

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 17 Mei 2021 16:48 WIB
Monitorindonesia.com - Rencana Kejaksaan Agung (Kejagung) melelang sejumlah barang bukti terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), menuai kritik. Salah satunya terkait mekanisme pelelangan diatur dalam Pasal 45 KUHAP. Kritik ini disampaikan Dosen Ilmu Hukum Universitas Airlangga (UNAIR), Prof. Lucianus Budi Kagramanto dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/5/2021). Diketahui, keputusan itu dilakukan Korps Adhyaksa karena terbebani biaya pemeliharaan aset sitaan. Bahkan sejumlah barang yang disita kejaksaan ternyata ditengarai banyak yang tidak terkait kasus tindak pidana korupsi yang dituduhkan, termasuk adanya pernyataan hutang piutang dan barang yang dijaminkan ke pihak ketiga. Melanjutkan pernyataanya, Lucianus mengatakan, jika aset sitaan masih berstatus utang piutang maupun yang tak terkait kasus tipikor, maka kejaksaan diduga melakukan kesalahan. "Pada dasarnya Kasus Jiwasraya dan Asabri adalah perkara perdata, dan tidak ada unsur korupsinya. Mestinya tidak masuk peradilan Tipikor," ujarnya. Ia pun menilai kejaksaan terlalu memaksakan diri jika sudah tahu ada aset yang tak terkait kasus ASABRI yang dipaksakan penyitaannya hanya untuk mengejar agar sesuai dengan besaran kerugian negara. "Kalau dipaksa berarti perkara yang mestinya ditangani di pengadilan negeri salah alamat jika ditangani oleh pengadilan tipikor," demikian Prof. Lucianus. (Ery)   #Kejagung

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Buntut SK No.952/2021, Firli Dilaporkan Pegawai KPK ke Dewas

Berita Selanjutnya

Tes TWK Ala BKN Tak Bisa Jadi Dasar Nonaktifkan 75 Penyidik KPK

Berita Terkait

Ekonomi
Uang Rupiah (Foto: Dok MI)

Rupiah Melemah ke Rp16.585, Tertekan Penguatan Dolar AS dan Sentimen Global

11 menit yang lalu

Ekonomi
Telkom Indonesia (Foto: Dok MI)

Telkom (TLKM) Spin-Off Anak Usaha, Nilainya Tembus Rp35,78 Triliun

1 jam yang lalu

Ekonomi
Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Tito Karnavian (Foto: Ist)

Mendagri Ungkap 300 BUMD Merugi Rp5,5 Triliun

2 jam yang lalu

Hukum
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti (Usakti) Trubus Rahadiansyah (Foto: Dok MI/Pribadi)

KPK Didesak Bongkar "Kerakusan" Auditor BPK

2 jam yang lalu

Ekonomi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Foto: Dok MI)

Pajak Pedagang Online Ditunda, Berlaku Jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

2 jam yang lalu

Nasional
Sekolah Rakyat

Satu Tahun, Kementerian PU Perkuat Asta Cita Presiden Prabowo

2 jam yang lalu