Tes TWK Ala BKN Tak Bisa Jadi Dasar Nonaktifkan 75 Penyidik KPK

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 17 Mei 2021 20:00 WIB
Monitorindonesia.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Syamsuddin Haris mengatakan, alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya tidak merugikan pegawai KPK. Hal ini sesuai dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji formil dan materil UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. "Alih status pegawai KPK menjadi ASN semestinya tidak merugikan pegawai KPK. Hal ini juga ditegaskan dalam pertimbangan MK saat memutus judicial review terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK," ujar Syamsuddin Haris, Senin (17/5/2021). Symasuddin Harris juga mengaku sepakat atas pernyataan Presiden Jokowi agar 75 pegawai KPK yang dibebastugaskan pimpinan KPK tidak serta merta dinonaktifkan. Menurutnya, tes wawasan kebangsaan ala BKN tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. "Hasil tes wawasan kebangsaan yang bermasalah tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian pegawai KPK," kata Haris. Presiden Jokowi telah menegaskan, TWK ala BKN terhadap 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK. Presiden Jokowi menegaskan KPK harus memiliki sumber daya manusia (SDM) terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. “Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/5/2021). Ia mengatakan, apabila dianggap ada kekurangan masih terbuka peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individu maupun organisasi.[Lin]

Topik:

Pegawai KPK Dewas KPK TWK Ala BKN

Berita Sebelumnya

Rencana Kejagung Melelang Aset Asabri, Dikritik Pakar Hukum

Berita Selanjutnya

Dalami Kasus Pencucian Uang Asabri, Kejagung Periksa Sekretaris Heru Hidayat

Berita Terkait

Hukum
KPK akan melakukan pemeriksaan etik kepada pegawainya yang merupakan istri dari salah satu tersangka dugaan pemerasan dan atau gratifikasi pada pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Konferensi pers penahanan mantan Wamenaker Immanuel dan kawan-kawan. Ketua KPK Setyo Budiyanto (kiri) dan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (kanan) Foto: Dok MI/Albani

Dewas akan Periksa Istri Tersangka Pemerasan K3: Auditor Ahli Pertama di Inspektorat KPK

27 Agustus 2025 08:49 WIB

Hukum
Lili Pintauli (Foto: Dok MI)

Cacat Hukum! Lili Pintauli jadi Stafsus Walkot Tangsel, Eks Pimpinan KPK yang Berkali-kali Langgar Kode Etik

26 April 2025 18:29 WIB

Nasional
anggota Dewan Pengawas KPK, Benny Jozua Mamoto (Foto: Ist)

Dewas KPK Beri Saran Prihal Barang Rampasan yang Tidak Laku di Lelang

27 Februari 2025 16:42 WIB

Hukum
Anggota Dewas KPK Benny Mamoto (Foto: Dok MI)

Dewas KPK Tetap Proses Laporan Hasto soal AKBP Rosa Purboekti

22 Februari 2025 06:30 WIB

Hukum
Yusuf Sulaeman (Foto: Dok MI/Aswan)

Yusuf Sulaeman Pegawai KPK Gadungan Divonis 3,5 Tahun Penjara

17 Januari 2025 23:12 WIB

Hukum
Gedung KPK [Foto: MI/Aswan]

Sertijab Pimpinan dan Dewas KPK Periode 2024-2029 Digelar Hari Ini

20 Desember 2024 08:55 WIB