Dalami Kasus Pencucian Uang Asabri, Kejagung Periksa Sekretaris Heru Hidayat

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 18 Mei 2021 13:08 WIB
Monitorindonesia.com - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung, mulai mendalami kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus penyelewengan dana PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Dalam kasus TPPU PT Asabri, Kejagung telah menetapkan dua tersangka yakni Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat. Untuk kasus TPPU itu, kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer dalam rilisnya, Selasa (18/5/2021), pada Senin kemarin (16/5/2021), penyidik memeriksa MI selaku Sekretaris Tersangka HH di PT. Maxima Integra, terkait TPPU yang dilakukan oleh Tersangka Heru Hidayat. "Selain saksi kasus TPPU, penyidik juga memeriksa ST selaku Direktur Utama PT. Trimegah Sekuritas. Saksi diperiksa terkait pendalaman broker PT. Asabri (Persero) terkait PT. Trimegah Sekuritas," sebutnya. Dalam kasus TPPU, Leo menjelaskan, dari 2012 sampai 2019, PT. Asabri (Persero) telah melakukan penempatan investasi dalam bentuk pembelian saham maupun produk Reksa Dana kepada pihak-pihak tertentu melalui sejumlah nominee yang terafiliasi dengan BTS dan HH. "Penempatan investasi itu tanpa disertai dengan analisis fundamental dan analisis teknikal serta hanya dibuat secara formalitas saja," kata Leo. Namun Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan, Kepala Divisi Investasi sebagai pejabat yang bertanggung jawab di PT. ASABRI justru melakukan Kerjasama dengan BTS dan HH dalam pengelolaan dan penempatan investasi PT. Asabri. "Atas dasar hal tersebut, terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan, Kepala Divisi Investasi yang menyetujui penempatan investasi PT. Asabri tanpa melalui analisis fundamental dan analisis teknikal," tambahnya lagi. Penempatan itu hanya berdasarkan analisa penempatan Reksa Dana yang dibuat secara formalitas saja, bersama-sama dengan BTS selaku Direktur PT. Hanson Internasional, HH selaku Direktur PT. Trada Alam Minera dan Direktur PT. Maxima Integra, LP selaku Direktur PT. Eureka Prima Jakarta Tbk, SJS selaku Konsultan, ES selaku nominee, RL selaku Komisaris Utama PT. Fundamental Resourches dan Beneficiary Owner dan B selaku nominee BTS saham SUGI melalui nominee ES. "Diduga mengakibatkan adanya penyimpangan dalam investasi saham dan Reksa Dana PT. ASABRI dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp23 Triliun," terang Leo. Oleh karena itu BTS dan HH sebagai pihak-pihak mengelola dan menimbulkan kerugian negara dlam hal ini PT. ASABRI, ditetapkan sebagai Tersangka TPPU dengan dikenakan pasal sangkaan melanggar pasal 3 dan/atau 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. "Tim Jaksa Penyidik akan terus mengejar dan menindak siapapun pihak yang terlibat dalam perkara tersebut dan akan diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan dalam perkara tersebut," pungkasnya. (Ery)

Topik:

Kejagung Kasus Asabri

Berita Sebelumnya

Tes TWK Ala BKN Tak Bisa Jadi Dasar Nonaktifkan 75 Penyidik KPK

Berita Selanjutnya

Kejari Jakarta Timur Musnahkan Barang Bukti Pidana Terorisme Hingga Narkotika

Berita Terkait

Hukum
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna (Foto: Dok MI/Ist)

Kejagung Sebut Uang Korupsi Laptop Rp10 M yang Dikembalikan dari Vendor hingga Anak Buah Nadiem

9 jam yang lalu

Hukum
Ketua Yayasan Silmi Kaffah Rancamulya KH Ahmad Yazid di sela pemeriksaa sebagai saksi di Kejati Jateng di Semarang, Rabu (13/8/2025).

Kejagung Didesak Tangkap Ketua Yayasan Silmi Kaffah Rancamulya Gus Yazid, Diduga Terima Uang Korupsi BUMD Cilacap Rp 18 M

9 jam yang lalu

Hukum
Pakar hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih (Foto: Dok MI/Pribadi)

Kejagung Sita Rp13,2 T Korupsi CPO, Pakar TPPU: Saatnya RUU Perampasan Aset Disahkan!

20 jam yang lalu

Hukum
Praktisi Hukum Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

Kejagung Didesak Geledah PT Ciliandra Perkasa, Diduga Keciprat Dana BPDPKS Rp 2,7 Triliun

21 jam yang lalu

Hukum
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Asep Iwan Irawan (Foto: Dok MI/Pribadi)

Anak Buah Isma Yatun "Digarap" KPK soal Dugaan Korupsi di Kementerian, Pakar Hukum: Kelakuan Orang BPK dari Dulu Tidak Kapok!

22 jam yang lalu

Hukum
Kejati Jawa Barat (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Kejati Jabar Usut Dugaan Korupsi Retribusi Sampah di DLH Kota Bekasi Rp 6,28 M

20 Oktober 2025 17:34 WIB