Audit Kasus Asabri dan Jiwasraya, Mantan Ketua Komjak Dorong Publik Desak Keterbukaan Informasi

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 29 Juni 2021 14:26 WIB
Monitorindonesia.com - Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengaudit kasus PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dipertanyakan publik. Pasalnya, muncul dugaan adanya laporan audit ganda, hingga tidak adanya rekomendasi pemeriksaan Bakrie Group kepada Kejaksaan. Menanggapi dugaan tersebut, mantan Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak), Halius Hosen kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/6/2021) mendorong agar publik mendesak adanya keterbukaan informasi publik terkait dugaan dua laporan investigasi yang berbeda itu. "Isu laporan audit ganda oleh BPK tersebut harus bisa diungkap oleh penegak hukum secara faktual agar tidak menjadi liar. Sebab kasus Jiwasraya dan Asabri menurut saya masih akan panjang, waktu akan bicara, dan kebenaran tidak akan pernah dikalahkan oleh perbuatan jahat," ujarnya. Dia menambahkan, peran para kuasa hukum menjadi sangat penting dalam melakukan penilaian secara proporsional, terutama terkait dengan status aset yang disita sebagai barang bukti. "Tentunya, dengan menghormati sepenuhnya keputusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim yang mulia," ucap Halius. Sebelumnya, tersangka Benny Tjokrosaputro pernah menyebut bahwa Jiwasraya banyak bertransaksi dengan saham-saham Grup Bakrie, terutama sebelum 2008. Benny pun mempertanyakan mengapa mereka tidak disidik, padahal jika diperhitungkan jumlah kepemilikan saham Jiwasraya di Grup Bakrie, jauh lebih besar dibandingkan perusahaan yang dikendalikannya. BPK pun, menurut Halius, seolah tebang pilih dalam membuat laporan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Bahkan disebut masalah kaitan bisnis Benny Tjokro dengan Aburizal Bakri atau keterlibatan Aburizal dalam kasus Jiwasraya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kejagung ke depan dalam penuntasan kasus Tipikor Jiwasraya-Asabri. "Karena itu, baik BPK dan Kejagung tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum, jangan jadi alat politik," ujarnya. Menurutnya, BPK sebagai garda penting dalam barisan yang mendukung penegakan hukum harus independen. Namun, sistem audit yang digunakan BPK saat ini sudah tidak mampu menjadikannya (independen). "Saya mendorong untuk dilakukan revisi pada sistem audit BPK sehingga dapat menutup rapat semua celah baik, internal maupun eksternal bermain," tutupnya. (Ery)

Topik:

audit jiwasraya ketua komjak

Berita Sebelumnya

KPK Tak Persoalkan Aksi Greenpeace Tembakkan Laser

Berita Selanjutnya

Soal Dugaan Laporan Audit Ganda BPK dalam Kasus Asabri dan Jiwasraya, Pakar Bilang Begini