Soal Dugaan Laporan Audit Ganda BPK dalam Kasus Asabri dan Jiwasraya, Pakar Bilang Begini

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 29 Juni 2021 14:35 WIB
Monitorindonesia.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang tidak tunduk pada rezim yang berkuasa. Karena itu, seharusnya semua hasil pekerjaan auditnya didasarkan pada keadaan riil. Demikian disampaikan pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/6/2021) menangapi kinerja BPK dalam mengaudit kasus PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dipertanyakan publik. Pasalnya, muncul dugaan adanya laporan audit ganda, hingga tidak adanya rekomendasi pemeriksaan Bakrie Group kepada Kejaksaan. Lanjut Fickar, jika ternyata ditemukan indikasi adanya penyimpangan dari pekerjaannya, maka itu bisa menjadi alat untuk menghukum personilnya beserta pimpinannya karena lengah dalam melakukan pengawasan. "Apalagi jika kewenangan mereka digunakan untuk kepentingan politik. Mereka seharusnya dipecat," kata dia. Menurut Fickar, jika ditemukan adanya dua laporan yang berbeda, maka harus dilakukan investigasi untuk menentukan mana yang benar. "Rakyat langsung maupun melalui DPR bisa mempersoalkannya. Lebih jauh jika ditemukan alat bukti, bisa dipidanakan. Sungguh jahat bila ternyata ada pihak dalam BPK yang secara sengaja melakukan penyelewengan data karena laporan hasil audit tersebut mampu menentukan nasib seseorang dimata hukum," pungkasnya. Sebelumnya, tersangka Benny Tjokrosaputro pernah menyebut bahwa Jiwasraya banyak bertransaksi dengan saham-saham Grup Bakrie, terutama sebelum 2008. Benny pun mempertanyakan mengapa mereka tidak disidik, padahal jika diperhitungkan jumlah kepemilikan saham Jiwasraya di Grup Bakrie, jauh lebih besar dibandingkan perusahaan yang dikendalikannya. (Ery)

Topik:

BPK audit ganda

Berita Sebelumnya

Audit Kasus Asabri dan Jiwasraya, Mantan Ketua Komjak Dorong Publik Desak Keterbukaan Informasi

Berita Selanjutnya

Gedung Utama Kejagung Menelan Biaya Rp549 Miliar

Berita Terkait

Hukum
Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahardiansyah (Foto: Dok MI/Pribadi)

BPK Didesak Audit Perdin Dirut Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi: Jangan Anggap Perusahaan "Nenek Moyangnya"!

1 Oktober 2025 12:32 WIB

Ekonomi
Skandal BLBI-BCA kembali mencuat, menyisakan banyak pertanyaan. Salah satunya terkait dugaan manipulasi harga saat Djarum Group mengakuisisi 51 persen saham BCA, yang disebut-sebut dibeli jauh di bawah nilai sebenarnya. Gedung PT Bank Central Asia (BCA) Tbk. Foto: Dok MI/Aan

Ekonom Dorong Audit Investigasi Dugaan Patgulipat Pengambilalihan BCA oleh Djarum Group

27 Agustus 2025 09:17 WIB

Hukum
PT Hutama Karya (HK) (Persero). Foto: Dok MI/Aan

Hutama Karya Rugikan PT SMI Rp 194,68 M atas Pekerjaan 5 Jalan Ini

25 Agustus 2025 12:26 WIB

Hukum
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Foto: Dok MI)

Korupsi Bank BJB: Rapuhnya Integritas Lembaga Auditor Negara

21 Agustus 2025 20:57 WIB

Hukum
Ahmadi Noor Supit di KPK, Rabu (20/8/2025). Foto: Dok MI/Ant

KPK Ulik Eks Anggota BPK Ahmadi soal Dugaan Pengkondisian Audit Bank BJB

21 Agustus 2025 00:54 WIB

Monitor Hukum
Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Darmawan Prasodjo (Foto: Istimewa)

Seabrek Temuan BPK di PLN Ini Tak Ada yang Diusut APH! Mengapa?

17 Agustus 2025 03:29 WIB