Perlu Strategi Efektif untuk Berantas Praktik Pinjol Ilegal

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 20 Agustus 2021 22:50 WIB
Monitorindonesia.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan perlu ada strategi yang efektif untuk memberantas praktik pinjaman online (pinjol) ilegal yang masih terus bermunculan, meski otoritas dan pihak berwenang telah menghentikan operasional sejumlah pelaku pinjol ilegal tersebut. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam konferensi pers Penandatanganan Pernyataan Bersama dalam Rangka Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal secara virtual di Jakarta, Jumat (20/8/2021). Wimboh berharap lembaga OJK yang dipimpinnya, Bank Indonesia, Kominfo, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Polri, terus bersinergi menerapkan strategi yang lebih efektif, terstruktur, dan terarah ke depannya. Diantaranya, memperkuat literasi keuangan dan edukasi untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat secara bersama-sama dan masif. “Kemudian, memperkuat kerjasama antar otoritas dengan pengembangan aplikasi teknologi yang bisa dilakukan dan diakses secara bersama-sama," kata Wimboh. Strategi selanjutnya, lanjut Wimboh yaitu melarang perbankan, penyedia jasa pembayaran non bank, agregator dan koperasi, untuk bekerjasama atau memfasilitasi pinjol ilegal dan wajib memenuhi ketentuan Know Your Costumer atau KYC. Lalu, membuka akses pengaduan masyarakat dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat sesuai kewenangan kementerian atau lembaga terkait. "Melakukan proses hukum yang tegas terhadap pelaku pinjol ilegal untuk memberikan efek jera sesuai kewenangan kementerian lembaga. Keenam, melakukan kerjasama internasional dalam rangka pencegahan operasional pinjol ilegal lintas negara," ujarnya. Kesempatan itu, Wimboh menyampaikan, hingga Juli 2021 penyelenggara fintech peer to peer (p2p) lending yang berizin dan terdaftar di OJK mencapai 121 penyelenggara dengan akumulasi penyaluran pinjaman secara nasional per 30 Juni 2021 sebanyak Rp221,56 Triliun kepada 64,8 juta entitas dan outstanding sebesar Rp23,4 Triliun per Juli 2021. Dikatakan Wimboh, pandemi Covid-19 membuat banyak orang kehilangan mata pencaharian dan membutuhkan pendanaan yang cepat. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku pinjaman online yang ilegal untuk menawarkan pinjaman melalui berbagai platform kepada orang-orang yang memiliki literasi keuangan yang sangat rendah sehingga sulit membedakan mana yang legal dan yang tidak legal. "Sehingga Satgas Waspada Investasi telah bekerja keras bersama-sama seluruh pemangku kepentingan yang tergabung menindaklanjuti, jumlahnya sudah 7.128 pengaduan terkait dengan pinjol ilegal. Ini diantaranya terdiiri dari pengaduan kategori ringan, sedang dan berat. Yang kategori ringan yaitu suku bunga terlalu tinggi, cara penagihan sebelum jatuh tempo, sedangkan kategori berat termasuk ancaman penyebaran data pribadi atau penagihan dengan intimidasi," ujarnya. Wimboh juga menyampaikan, sampai Juli 2021, terdapat 3.365 entitas pinjol ilegal yang sudah dihentikan operasionalnya oleh SWI. OJK juga sudah melakukan beberapa upaya secara besama-sama baik preventif maupun represif di antaranya bekerjasama dengan perbankan untuk melakukan pemblokiran rekening pinjol ilegal. Selain itu, OJK juga telah menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat terkait pinjol ilegal dan juga mempublikasikan daftar fintech p2p lending yang terdaftar di OJK sehingga masyarakat bisa membedakan mana yang ilegal dan legal, serta melakukan edukasi pada masyarakat secara masif dengan menyampaikan konten-konten yang informatif dan literatif serta mudah dimengerti. Terkait hal ini, pihaknya mengapresiasi upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh seluruh anggota SWI di antaranya melakukan patroli siber, pemblokiran rutin situs dan aplikasi pinjol ilegal, menerbitkan koperasi simpan pinjam yang menawarkan pinjaman online, melarang payment gateaway, dan juga melakukan proses hukum terhadap pinjol ilegal. "Upaya preventif maupun kuratif untuk penanganan pinjol ilegal tidak boleh berhenti sampai di sini. Seluruh anggota SWI akan terus bangun suatu sistem yang terintegrasi dan terstruktur untuk melawan masifnya penawaran pinjol ilegal ini," demikian Wimboh Santoso. (Ery)

Topik:

pinjol ilegal

Berita Sebelumnya

Kemenkumhan Jelaskan Alasan Joko Tjandra Terima Remisi Dua Bulan

Berita Selanjutnya

Kasus Korupsi Jiwasraya, Kejagung Pisahkan Berkas 13 Tersangka

Berita Terkait

Tech
Ilustrasi peringatan dari OJK untuk mewaspadai jebakan pinjaman online ilegal (Foto: Antara)

Pahami Pengelolaan Keuangan Demi Hindari Pinjol Ilegal

22 Oktober 2024 11:30 WIB