Kemenkumhan Jelaskan Alasan Joko Tjandra Terima Remisi Dua Bulan

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 20 Agustus 2021 01:47 WIB
Monitorindonesia.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menjelaskan alasan terpidana Joko Soegianto Tjandra menerima remisi umum sebanyak dua bulan. "Joko Soegianto Tjandra merupakan terpidana yang sudah menjalani satu per tiga masa pidana," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham Rika Aprianti melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (19/82021). Joko Soegiarto Tjandra atau Joko Tjandra merupakan narapidana yang saat ini sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba, DKI Jakarta sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor: 12/K/PID.SUS/2009 tertanggal 11 Juni 2009. Berdasarkan putusan MA Nomor: 12/K/PID.SUS/2009 tertanggal 11 Juni 2009 yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan memperoleh remisi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006. Ia mengatakan berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 menyatakan narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat. Kemudian kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan yakni berkelakuan baik dan telah menjalani satu per tiga masa pidana. "Pasal 14 ayat 1 huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan narapidana berhak mendapatkan remisi," kata Rika, dikutip Antara. Oleh karena itu, merujuk dari penjelasan tersebut pada angka (4), (5) dan (6) maka Joko Soegianto Tjandra merupakan terpidana yang memiliki hak untuk mendapatkan remisi, ujarnya.

Topik:

Djoko Tjandra hukum Remisi Narapidana

Berita Sebelumnya

BNN: 80 Persen Narkotika Masuk ke Indonesia Melalui Jalur Laut

Berita Selanjutnya

Perlu Strategi Efektif untuk Berantas Praktik Pinjol Ilegal

Berita Terkait

Hukum
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam sidang di Tipilor. (ist)

PDIP Tegaskan Hasto Tak Terlibat Suap, Semua Dana dari Harun Masiku

26 Mei 2025 11:46 WIB

Hukum
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto (Foto: Ist)

Djoko Tjandra Berpotensi Jadi Tersangka Dalam Kasus Harun Masiku? Ketua KPK Beri Penjelasan

14 April 2025 18:59 WIB

Hukum
Azmi Syahputra (Dok. MI)

Ketua PN Jaksel Terjaring OTT, Dosen Hukum Trisakti: Bukti Wajah Peradilan Kita Kian Buram

13 April 2025 18:58 WIB

Hukum
Harun Masiku (kiri) dan Djoko Tjandra (kanan) (Foto: Kolase MI)

Djoko Tjandra Diduga Beri Uang ke Harun Masiku untuk Suap Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan

12 April 2025 06:44 WIB

Hukum
Djoko Soegiarto Tjandra (Foto: Ist)

KPK Ungkap Adanya Permintaan Djoko Tjandra ke Harun Masiku, Apa itu?

11 April 2025 12:21 WIB

Hukum
Pakar Hukum Pidana dari Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf (Foto: Dok MI)

KPK Diyakini Bongkar Perintangan Penyidikan Kasus Harun Masiku, Usai Djoko Tjandra Diperiksa akan Ada Tersangka Baru?

10 April 2025 20:59 WIB