Sengketa Pertanahan, KY Wajib Awasi Persidangan

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 12 Oktober 2021 08:19 WIB
Monitorindonesia.com - Maraknya sengketa pertanahan di semua lembaga peradilan baik PTUN, Pengadilan Negeri dan bahkan di Pengadilan Agama dalam sengketa waris yang bermuara pada Mahkamah Agung sebagai akhir dari pencari keadilan sudah sangat akut dari praktek-praktek mafia pertanahan. Bak seperti kanker mafia tanah sudah masuk stadium empat, karena mengguritanya mafia hampir disemua daerah bukan hanya dilombok yang sudah ditetapkan sebagai kawasan pariwisata. "Mafia tanah atau mafia hukum atau mafia peradilan yang telah lama kita dengar selalu bermetamorfosis dan bercabang yang sangat mengakar, sehingga praktek mereka jalankan sangat sistematis, terstruktur dan massif sekali," ujar Dekan Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Basri Mulyani, Selasa (12/10/2021). Menurut Basri, bukan hanya dalam kasus pidana tetapi kasus perdata yang paling menjadi perhatian. Para mafia ini sudah membangun sistem dimulai dari kantor lurah/desa, notaris, dan BPN bahkan APH di kepolisian hingga di pengadilan. Sehingga, kata dia, tidak heran terjadi banyak tumpang tindih putusan bahkan terus menerus terjadi gugatan pada obyek yang sama hanya dengan berganti rupa Penggugatnya. "KY harus berani melakukan terobosan pengawasan bukan hanya soal etik yang diawasi tetapi mengkaji putusan-putusan yang berpotensi terjadi praktek mafia peradilan dengan putusan-putusan yang keluar dari koridor hukum acara maupun hukum materiil," katanya. Dia menegaskan, kepastian hukum kepada pemilik tanah dan keamanan investasi bagi investor harus menjadi sprit bersama. Praktek mafia ini dari hulu sampai hilir banyak dilakukan oleh pihak ketiga yang tentu bukan pemilik tanah. KY pun harus segera mengajak duduk bersama organisasi advokat, organisasi notaris, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Pemerintah, dalam memotong aktifitas praktek-prakrek mafia ini dimulai dari mafia tanah dan membuka pengaduan tentang praktek-praktek mafia tanah/mafia hukum/mafia peradilan di semua lembaga peradilian. "KY juga harus membangun sinergistas dengan Ombudsman RI, karena banyak kasus-kasus pertanahan akibat mal administrasi yang dilaporkan ke Lembaga tersebut," tandas Basri Mulyani. [Lin]  

Topik:

Komisi Yudisial Sengketa Pertanahan Pertanahan

Berita Sebelumnya

Polda Metro Jaya Ungkap 52 Kasus Kejahatan dalam Dua Pekan Terakhir

Berita Selanjutnya

Oplos Pertalite Jadi Mirip Premium, Kapolres: Ini Kasus Aneh 

Berita Terkait

Hukum
Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) (Foto: Dok/MI/Alb)

Tim Kuasa Hukum Tom Lembong Akan Laporkan Majelis Hakim ke KY

30 Juli 2025 16:02 WIB

Hukum
Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) (Foto: Dok/MI//Alb)

KY Akan Kaji Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Dalam Sidang Tom Lembong

28 Juli 2025 11:56 WIB

Hukum
Gedung KY [Foto: MI/Aswan]

Pendaftaran Seleksi Calon Hakim Agung Diperpanjang hingga 10 April

27 Maret 2025 18:37 WIB

Hukum
Gedung KY [Foto: MI/Aswan]

KY Tetap Usut Pelanggaran Etik Majelis Kasasi Ronald Tannur

26 November 2024 07:47 WIB