Suap Bupati Muba, KPK Sita Dokumen dan Alat Komunikasi

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 23 Oktober 2021 15:42 WIB
Monitorindonesia.com - Suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Musi Banyuasin (Muba) kini memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menyita sejumlah barang bukti usai menggeledah empat lokasi terkait kasus tersebut. Diketahui penggeledahan tersebut berlangsung sejak hari Kamis (22/10/2021) lalu yang menyasar ke empat lokasi di Muba. "Dari empat lokasi ini, ditemukan dan diamankan antara lain berbagai dokumen dan alat elektronik yang diduga terkait dengan perkara," ujar pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu (23/10/2021). Empat lokasi yang digeledah yakni Kantor Dinas PUPR Musi Banyuasin; Kantor Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin; rumah dinas bupati; dan rumah pihak terkait. Barang yang ditemukan itu kini dibawa ke markas KPK. Lembaga Antikorupsi segera meminta izin Dewan Pengawas (Dewas) untuk melakukan penyitaan. "Bukti-bukti ini kemudian akan di analisa untuk memastikan keterkaitannya dengan perkara dan segera pula dilakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara tersangka DRA (Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin) dan kawan-kawan," papar Ali. KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus itu. Mereka, yakni Dodi, Kadis PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy. Dodi, Herman, dan Eddi dijerat Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, Suhandy dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Topik:

Musi Banyuasin

Berita Sebelumnya

KPK Sita Dokumen Elektronik di Suap Bupati Muba

Berita Selanjutnya

Aceh Terjangkit Korupsi, KPK Bakal Periksa Pimpinan DPRA

Berita Terkait

Nusantara
Petugas gabungan mengevakuasi bus pariwisata yang terguling menggunakan mobil crane di Jalinsum KM 142, Desa Peninggalan, Kecamatan Tungkal Jaya, Muba, Sumatera Selatan, Senin malam (28/7/2025).

Bus Jemaah Umrah Terguling di Jalinsum Muba: 4 Tewas, 10 Luka-luka

29 Juli 2025 19:07 WIB