Sebanyak 17 Rekening Hasil Investasi Ilegal Dibekukan, PPATK Ungkap Hal Ini

wisnu
wisnu
Diperbarui 25 Maret 2022 09:49 WIB
Monitorindonesia.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali mengambil langkah menghentikan sementara transaksi yang diduga berasal dari tindak pidana investasi ilegal. Hasilnya, ada sebanyak 17 rekening dengan nominal Rp 77,945 miliar diblokir. Penghentian 17 rekening itu dilakukan pada Kamis (24/3), setelah PPATK melakukan pemantauan terhadap aliran dana dari investor ke berbagai pihak yang berasal dari investasi ilegal. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya selama ini terus memantau serta menganalisis adanya dugaan tindak pidana investasi ilegal. Sejauh ini, kata dia, pihaknya telah menghentikan transaksi investasi ilegal sebesar Rp502,88 miliar. "Sehingga total penghentian sementara transaksi yang diduga berasal dari tindak pidana berupa investasi ilegal sebesar Rp 502,88 miliar dengan jumlah 275 rekening,” kata Iva dalam keterangan resminya, Jumat (25/3). PPATK memiliki kewenangan dalam melakukan penghentian sementara transaksi selama 20 hari kerja dan selanjutnya berkoordinasi serta melaporkan kepada penegak hukum terhadap transaksi mencurigakan dalam nominal besar terkait dengan investasi yang diduga ilegal. Selama memantau pergerakan investasi ilegal itu, PPATK menemukan modus yang beragam. Mulai dari aliran uang yang disimpan dalam bentuk aset kripto, penggunaan rekening milik orang lain dan kemudian dipindahkan ke berbagai rekening di beberapa bank untuk mempersulit penelusuran transaksi. Sebagai lembaga sentral (focal point) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia, lanjut dia, PPATK terus berkoordinasi dengan FIU dari negara lain.

Topik:

PPATK bekukan 17 rekening

Berita Sebelumnya

KPK Sita Berbagai Barang Bukti di Suap Bupati PPU Nonaktif

Berita Selanjutnya

Usai Unggah Konten Syur, Kreator OnlyFans Dhea Diciduk Polda Metro Jaya

Berita Terkait

Hukum
Mantan Kasubag Pengadaan Biro Umum Kementan Abdul Hafidh (Foto: Dok MI)

KPK dan PPATK Diminta Telusuri Aliran Dana TPPU SYL, Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Tersorot!

12 Oktober 2025 11:13 WIB

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Antara)

Mahfud MD Harap Menkeu Purbaya Usut Tuntas TPPU Rp 349 T di Kemenkeu

11 Oktober 2025 15:44 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

Purbaya Ditantang Usut Korupsi Emas 3,5 Ton & TPPU Rp189 T di Bea Cukai, PPATK Bereaksi!

11 Oktober 2025 14:28 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

11 Oktober 2025 14:13 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Bersama PPATK, Polri Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Cs: Tersangka Korupsi PLTU I Kalbar Rp 1,35 T

11 Oktober 2025 13:23 WIB

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI/Alb)

KPK Lacak Pergerakan Uang "Juru Simpan" Kasus Korupsi Kuota Haji

23 September 2025 12:08 WIB