Bareskrim Polri Tetapkan Pendeta Saifudin sebagai Tersangka Kasus Penistaan Agama

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 30 Maret 2022 15:46 WIB
Jakarta, MI- Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan pendeta Saifudin Ibrahim sebagai tersangka kasus ujaran kebencian dan penistaan agama. Penetapan status tersangka terhadap Saifudin Ibrahim dibenarkan langsung oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo. "Saat ini yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Siber," kata Dedi kepada wartawan, Rabu (30/3/2022). Dedi belum menjelaskan secara detail terkait penetapan status tersangka pendeta Saifudin Ibrahim. Begitu juga dengan perkembangan pencarian Saifudin yang diduga berada di luar negeri. Seperti diketahui, pendeta Saifudin Ibrahim viral usai meminta Kementerian Agama (Kemenag) menghapus 300 ayat suci di dalam Alquran. Saifudin menilai 300 ayat dalam kitab suci agama Islam itu menjadi penyebab suburnya paham radikalisme dan terorisme di Indonesia. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa pondok pesantren (ponpes) merupakan lembaga pendidikan untuk mencetak terorisme dan paham radikalisme. (La Aswan)

Topik:

Polri

Berita Sebelumnya

BNPT: Gerakan NII Membahayakan Kedaulatan Bernegara

Berita Selanjutnya

Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat belum Ditahan, Kompolnas: Polisi jangan Tergesa-gesa

Berita Terkait

Nasional
Presiden Prabowo Subianto bersama Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo (Foto: Istimewa)

Pesan Prabowo ke Kapolri: Berantas Narkoba, Penyelundupan dan Judi Online!

29 Oktober 2025 15:35 WIB

Nasional
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan Layar)

Prabowo Apresiasi Keberhasilan Polri Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika

29 Oktober 2025 15:14 WIB

Hukum
Ilustrasi - Polisi (Foto: Dok MI/Net/Ist)

Gawat! Banyak Polisi Terpapar Radikal dan LGBT

28 Oktober 2025 23:56 WIB

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

11 Oktober 2025 14:13 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Bersama PPATK, Polri Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Cs: Tersangka Korupsi PLTU I Kalbar Rp 1,35 T

11 Oktober 2025 13:23 WIB