Kejagung Tunjuk 7 Orang JPU Kawal Kasus Investasi Ilegal Robot Trading DNA Pro

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 21 April 2022 18:18 WIB
Jakarta, MI - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersangka PT. DPA terkait kasus investasi ilegal robot trading DNA Pro. Selanjutnya, sebanyak tujuh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ditunjuk untuk mengawal perkara tersebut. "Dengan diterimanya SPDP atas nama Tersangka PT. DPA, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum telah menunjuk 7 orang JPU untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana," jelas Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana kepada wartawan, Kamis (21/4). Ketujuh Jaksa tersebut ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Penunjukan JPU (P-16) untuk mengikuti perkembangan penyidikan. Selanjutnya tim jaksa akan mempelajari berkas perkara tersebut. "Tim JPU selanjutnya akan mempelajari berkas perkara tersangka PT. DPA setelah diterima pada saat Tahap I dan memberikan petunjuk atas aset-aset yang telah disita dari PT. DPA dan pihak-pihak lain yang terlibat," tuturnya. Sebagai informasi, SPDP diterima Kejagung dari penyidik direktorat tindak pidana ekonomi dan khusus Bareskrim Polri pada tanggal 17 Maret 2022 dan diterima oleh Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum pada tanggal 21 Maret 2022. Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan total 12 tersangka dalam kasus robot trading DNA Pro. Sebanyak 7 tersangka telah ditangkap, sedangkan 5 orang lainnya masih dalam DPO (daftar pencarian orang). "Iya, total tujuh tersangka (sudah diamankan). Satu tersangka tambahan atas nama Hans Andre Supit," ujar Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Yuldi Yusman, Selasa (19/4).

Topik:

Kejagung

Berita Sebelumnya

Kejagung Sebut akan Ada Tersangka Baru Kasus Ekspor CPO

Berita Selanjutnya

Bareskrim Polri Kembali Sita Aset Milik Tersangka Kasus Dugaan Penipuan KSP Indosurya

Berita Terkait

Hukum
Pakar hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih (Foto: Dok MI/Pribadi)

Kejagung Sita Rp13,2 T Korupsi CPO, Pakar TPPU: Saatnya RUU Perampasan Aset Disahkan!

3 jam yang lalu

Hukum
Praktisi Hukum Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

Kejagung Didesak Geledah PT Ciliandra Perkasa, Diduga Keciprat Dana BPDPKS Rp 2,7 Triliun

4 jam yang lalu

Hukum
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Asep Iwan Irawan (Foto: Dok MI/Pribadi)

Anak Buah Isma Yatun "Digarap" KPK soal Dugaan Korupsi di Kementerian, Pakar Hukum: Kelakuan Orang BPK dari Dulu Tidak Kapok!

5 jam yang lalu

Hukum
Kejati Jawa Barat (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Kejati Jabar Usut Dugaan Korupsi Retribusi Sampah di DLH Kota Bekasi Rp 6,28 M

22 jam yang lalu

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Istimewa)

Didesak Jadikan Silfester Buronan, Kejagung Lempar ke Jaksa Eksekutor

1 hari yang lalu

Hukum
Surya Darmadi (Foto: Dok MI)

Surya Darmadi Tawarkan Rp 10 T ke Danantara, Kejagung: Enak Saja, Kita Mendakwa Puluhan Triliun!

1 hari yang lalu