Sindir KPK Sibuk dengan Rompi Biru, Eks Jubir: Harun Masiku Belum Ditangkap!

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 1 Juni 2022 17:25 WIB
Jakarta, MI - Mantan Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah menyoroti soal rompi biru yang yang disebut sebagai penangkal korupsi atau disebut `anti-rompi oranye`. Dalam postingan di akun Twitternya, @febridiansyah, Febri mengunggah sebuah berita media online. Berita itu tentang Kejaksaan Agung (Kejagung) yang meningkatkan kasus dugaan korupsi penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada tahun 2016-2020 ke tahap penyidikan. Febri lalu menyindir soal rompi biru dan kinerja KPK. Bahkan soal spanduk berisi dukungan kepada Ketua KPK Firli Bahuri untuk Pilpres 2024 juga ikut disoroti. "Sementara itu, KPK terlihat sibuk dengan `jaket biru` yang katanya antikorupsi, spanduk-spanduk dengan foto Ketua KPK," kata Febri seperti dilihat, Rabu (1/6). Febri juga menyinggung KPK soal upaya pencarian buron kasus suap, Harun Masiku. Harun Masiku sudah menjadi buron KPK sejak Januari 2020. "Dan (KPK) mengomentari Harun Masiku yang katanya sulit tidur," ucapnya. "KPK, bangunlah," tambah Febri. KPK sebelumnya, mengadakan kegiatan pembekalan antikorupsi kepada PT PLN Persero. KPK pun memberikan rompi berwarna biru yang disebut sebagai penangkal korupsi atau disebut `anti-rompi oranye`. "Kami berharap kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada saat memasang rompi antikorupsi, karena kalau sampai ada rilis atau konpers yang rompinya rompi oranye kan menakutkan, lebih baik kita pakai rompi penangkal rompi oranye tersebut. Itu yang penting," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di kantor PLN, Jakarta Selatan, Selasa (31/5). "Mudah-mudahan ini seperti jas hujan. Jas hujan dari penangkalnya rompi oranye," tambahnya. Ghufron mengatakan pihaknya juga bersama terkait perbaikan sistem tata kelola. Hal ini juga mencakup peningkatan integritas kepada pihak PLN. (Sul)

Topik:

buronan harun masiku

Berita Sebelumnya

Pakar Hukum: Penunjukan Anggota TNI/Polri Sebagai PJ Bisa Digugat ke PTUN

Berita Selanjutnya

Soal Dugaan Gratifikasi ke Rahmat Effendi, Summarecon: Hanya Donasi