Pakar Hukum Mengingatkan Pengungkapan Kasus Brigadir J Tak Ada Rekayasa

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 1 Agustus 2022 14:36 WIB
Jakarta, MI - Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Hibnu Nugroho mengingatkan pengungkapan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J tidak ada rekayasa. Menurutnya, dengan menggandeng Komnas HAM dan pihak lainnya oleh Polri mengusut kasus tersebut hingga tuntas adalah langkah terbaik. "Karena apa? Dalam teori hukum itu pemeriksaan pendahuluan ibaratnya the gate keeper of criminal justice system, pintunya. Pintunya untuk penyelesaian di persidangan. Jadi jangan sampai dalam pintu gerbang ini ada suatu masalah," tegasnya kepada wartawan, Senin (1/8). Selain itu, Hibnu juga mengingatkan penyidik agar tidak terpengaruh oleh suatu masalah. Masalah yang dimaksud Hibnu adalah pernyataan pengacara salah satunya. "Suatu masalah itu mungkin terkait dengan terpengaruh oleh orang lain, terpengaruh oleh penasihat hukum, terpengaruh intervensi pimpinan, jangan sampai. Karena ini taruhannya pembuktian di persidangan," katanya. Soal pro-kontra antara pengacara pihak keluarga Brigadir J dan pengacara Istri Ferdy Sambo, Hibnu juga meminta agar tidak memperkeruh perkara dengan spekulasi. Ia yakin, penyidik bisa bekerja independen tanpa mengkhawatirkan intervensi dari spekulasi yang ada. " Itulah yang saya sering gambarkan teori triangle itu seperti itu, jadi ada pengaruh-pengaruh pendapat-pendapat yang mungkin bisa menjadikan penyidik atau penyelidik itu bias, kalau tidak kuat ilmunya," ungkapnya. Triangle, jelas dia, pengungkapan suatu perkara dalam keadaan normal. "Ini kan keadaan tidak normal, semua orang melihat, sehingga tanda petik 'intervensi, pendapat' yang mungkin tidak mempunyai suatu veritas bisa jadi akan memperkeruh," katanya. 'Di sini lah maka kewibawaan, kamantapan, atau independensi penyidik itu menjadi taruhan," imbuhnya.

Topik:

Polri komnas ham Birgadir J

Berita Sebelumnya

ART Didampingi Polri Jalani Pemeriksaan Kasus Brigadir J di Komnas HAM

Berita Selanjutnya

Timbun Barang 'Bansos' di Lahan Orang Tanpa Ijin Bukan Pelanggaran?

Berita Terkait

Hukum
Halim Kalla (Foto: Istimewa)

Kapan Adik Jusuf Kalla cs Dijebloskan ke Sel Tahanan?

1 November 2025 02:43 WIB

Nasional
Presiden Prabowo Subianto bersama Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo (Foto: Istimewa)

Pesan Prabowo ke Kapolri: Berantas Narkoba, Penyelundupan dan Judi Online!

29 Oktober 2025 15:35 WIB

Nasional
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan Layar)

Prabowo Apresiasi Keberhasilan Polri Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika

29 Oktober 2025 15:14 WIB

Hukum
Ilustrasi - Polisi (Foto: Dok MI/Net/Ist)

Gawat! Banyak Polisi Terpapar Radikal dan LGBT

28 Oktober 2025 23:56 WIB

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

11 Oktober 2025 14:13 WIB