MK "Gercep" Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK, Gatot: Bisa Dong Masa Jabatan Presiden Ditambah Juga!

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 29 Mei 2023 13:24 WIB
Jakarta, MI - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo menilai, jika Mahkamah Konstitusi (MK) bisa menambah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan cepat begitu saja. Maka tidak menutup kemungkinan, MK juga bisa memperpanjang masa jabatan Presiden. "Kalau ini bisa bahwa MK memutuskan perpanjangan jabatan KPK ditambah satu atau dua tahun, maka MK bisa dong masa jabatan presiden ditambah satu tahun. Asumsinya kan begitu, yurisprudensi kan begitu," ujar mantan Panglima TNI itu kepada wartawan, Senin (29/5. Gatot pun mempertanyakan hubungannya (MK) dengan pertambahan masa jabatan. Menurutnya tidak ada perpanjangan masa jabatan, kecuali untuk pimpinan yang akan datang. Gatot menduga putusan MK perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun itu memiliki kepentingan politik karena mendekati pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024. "Ya kan ini tahun politik, dengan tahun politik dan tambahan masa jabatan, asumsi semua orang pasti ini akan ada kaitannya dengan (kepentingan) politik-politik sekarang ini gitu," ungkapnya. Putusan MK ini, menurut Gatot, sudah membuat masyarakat bingung, karena jabatan pimpinan KPK secara tiba-tiba ditambah. "Ya sekarang ini kalau kita lihat MK, orang kita ini jadi frustasi. Ini MK kan harusnya menggunakan pisau analis Undang-undang yang di atas dan sebagainya," ujar Gatot. Untuk itu, Gatot meminta putusan MK itu harus sama-sama dikaji dan disoroti oleh masyarakat. "Ini lah yang harus sama-sama kita kaji , bahwa janganlah membuat sebuah hal yang keruh," pungkasnya. (LA) #Masa Jabatan Pimpinan KPK  

Topik:

KPK MK presiden

Berita Sebelumnya

Pakar Hukum Bicara Sanksi Parpol Terima Aliran Dana Korupsi BTS Kominfo

Berita Selanjutnya

Kantor Bea Cukai Digeledah, Anak Buah Sri Mulyani Angkat Bicara 

Berita Terkait

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Periksa Pimpinan JSI Resort Megamendung soal Korupsi Proyek Fiktif PT PP Rp 80 M

14 menit yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Beri Sinyal Selidiki Dugaan Korupsi Kereta Cepat

28 menit yang lalu

Hukum
Joko Widodo dan Luhut Binsar Pandjaitan saat meninjau Kereta Cepat Whoosh (Foto: Dok MI/Istimewa)

Tak Ada Alasan! KPK Wajib Usut Tuntas Dugaan Korupsi Kereta Cepat Warisan Jokowi

1 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

Menggali Peran Korporasi di Korupsi Bansos

2 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Panggil Eks Kabag Pengelolaan Rumah Jabatan DPR

3 jam yang lalu

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Siap Dipanggil KPK, Mahfud Md Bongkar Dugaan Korupsi Kereta Cepat!

19 Oktober 2025 00:18 WIB