7 Kanwil Kemenkumham Siap Layani Pencetakan Sertifikat Apostille

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 4 Juli 2023 15:59 WIB
Jakarta, MI  - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menyediakan Layanan Legalisasi Apostille sejak tanggal 4 Juni 2022 dan telah diresmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly pada tanggal 14 Juni 2022 yang lalu. Layanan Legalisasi Apostille ini merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing). Melalui Layanan Legalisasi Apostille, tahapan legalisasi tradisional yang sebelumnya melibatkan pejabat diplomatik atau konsuler kini dipangkas menjadi satu tahap melalui penerbitan Sertifikat Apostille oleh Kemenkumham sebagai Otoritas Kompeten melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Ditjen AHU Kemenkumham terus meningkatkan Layanan Legalisasi Apostille sebagai bentuk perwujudan dukungan pemerintah kepada masyarakat dalam menyediakan layanan publik yang cepat dan efisien. Peningkatan Layanan Legalisasi Apostille yang tengah disiapkan saat ini adalah untuk pencetakan Sertifikat Apostille di Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham. "Kami telah melakukan persiapan di seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham dan melihat kesiapan dalam hal sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Walaupun saat ini sedang disiapkan tuhuh Kantor Wilayah, namun ke depan seluruh Kantor Wilayah akan turut disiapkan," kata Ketua Tim Kerja Percepatan Layanan Apostille Ditjen AHU, Dyan Faizal, di Jakarta, Senin (4/7) kemarin. Faizal mengatakan, pencetakan Sertifikat Apostille di Kanwil Kemenkumham adalah amanat dari Permenkumham Nomor 6 Tahun 2022. Selain itu, pencetakan Sertifikat Apostille di wilayah adalah bentuk hadirnya pemerintah dalam memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat. "Maka dari itu, kita akan memastikan kesiapan seluruh Kantor Wilayah untuk dapat melayani permohonan pencetakan Sertifikat Apostille" tuturnya. Dia menyampaikan, dengan adanya tujuh Kantor Wilayah yang telah siap menerima permohonan maka pencetakan Sertifikat dapat dilakukan di kantor wilayah Kemenkumham. Berikut Kantor Wilayah Kemenkumham yang telah siap menerima permohonan pencetakan Sertifikat Apostille : DKI Jakarta - Gedung Pelayanan Jasa Hukum Terpadu Ditjen AHU Kemenkumham di Jalan Cikini 1 Nomor 3A Menteng Jakarta Pusat - Galeri Inovasi AHU di Lantai 2 Mal Kuningan City Jakarta Selatan - Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta di Jalan M.T. Haryono 24 Jakarta Timur Banten - Kantor Wilayah Kemenkumham Banten di Jalan K.H. Syam'uin Nomor 44D Serang Jawa Barat - Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat di Jalan Jakarta Nomor 27 Bandung Jawa Tengah - Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah di Jalan Dr. Cipto Nomor 64, Semarang DI Yogyakarta - Kantor Wilayah Kemenkumham DI Yogyakarta di Jalan Gedong Kuning Nomor 146 Kota Yogyakarta Jawa Timur - Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur di Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya Bali - Kantor Wilayah Kemenkumham di Jl. Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar. "Perlu diinggat, pencetakan sertifikat sesuai dengan pemilihan tempat cetak saat melakukan permohonan,” kata Faizal. Faizal mengungkapkan, tidak hanya tujuh kantor wilayah saja yang dapat melakukan pencetakan Sertifikat Apostille. Nantinya, setelah semua siap baik dari lokasi, petugas, sarana, yang ada di kantor wilayah akan dapat melakukan pencetakan sertifikat Apostille. "Kami telah melakukan persiapan di seluruh Kantor Wilayah agar segera dapat melayani permohonan pencetakan Sertifikat Apostille, semoga dalam waktu dekat semua kantor wilayah secara bersamaan dapat melayani permohonan pencetakan sertifikat Apostille," tutupnya. (Berkam) #Kemenkumham

Topik:

Kemenkumham Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Yasonna Hamonangan Laoly Sertifikat Apostille

Berita Sebelumnya

Tingkat Kepercayaan Publik Meningkat, SETARA Harap Polri Terus Berbenah

Berita Selanjutnya

Selain Minta Dibebaskan, Johnny G Plate Juga Tak Terima Audit BPKP Soal Korupsi BTS Kominfo Rugikan Negara Rp 8,32 Triliun

Berita Terkait

Nasional
Polri Tanggapi Usulan Kemenkumham soal Penghapusan SKCK (Foto: Dok MI)

SKCK Dihapus? Polri Buka Suara soal Usulan Kemenkumham

25 Maret 2025 08:03 WIB

Politik
Bawaslu Raih Predikat AA Indeks Reformasi Hukum 2024

Bawaslu Raih Predikat Istimewa Reformasi Hukum 2024

2 Desember 2024 12:51 WIB

Hukum
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai saat perkenalan bersama Anggota Komisi XIII DPR RI (Foto: Dok MI/Charles Ulag)

Kemham akan Beri Penguatan Kebebasan Demokrasi dan HAM

18 November 2024 00:37 WIB