Butuh Audit BPKP, KPK Bakal Tindak Lanjuti Masalah Penggunaan Anggaran Damkar Depok

Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai kebutuhan audit diperlukan terkait penggunaan anggaran Pemadam Kebakaran (Damkar) di Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat (Jabar).

"Siapa yang bertugas tentunya apabila ada audit, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui akun Instagram KPK merespons video viral petugas Damkar Depok membuat video 'room tour' dikutip Monitorindonesia.com, Senin (29/7/2024).

Menurut jubir berlatar belakang penyidik ini, audit penting untuk melihat sesuai atau tidaknya penggunaan anggaran.

"Bisa dilihat nanti apabila ada penyimpangan atau kerugian disitu. Sehingga, terjadi hal-hal yang disampaikan salah satu kawan kita yang viral itu, nah, itu bisa ditindaklanjuti oleh KPK, kepolisian, atau kejaksaan, ditelusuri dulu," tandas Tessa.

Sebelumnya, petugas Damkar Kota Depok, Sandi Butar Butar, viral usai membuat video ‘room tour’. 

Dia mengeluhkan peralatan petugas damkar yang sudah tidak layak.

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono merespons hal itu. Dia minta bila ada permasalahan tak dibawa ke ruang publik.

"Kami berharap kalau ada masalah, tidak usah dibawa keluar. Karena ini kan memang lembaga, sebaiknya memang diselesaikan di dalam dulu,” harap Imam kepada wartawan, Senin (22/7/2024).