BI Tersangkut Korupsi CSR Dapat Skor Integritas Tertinggi, KPK Bicara Apa Lagi?

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 24 Januari 2025 23:59 WIB
Bank Indonesia (BI) (Foto: Dok MI/Aswan)
Bank Indonesia (BI) (Foto: Dok MI/Aswan)

Jakarta, MI - Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024 dengan Bank Indonesia (BI) mendapatkan skor tinggi. Padahal, BI yang saat ini dipimpin Gubernur BI Perry Warjiyo tersangkut kasus dugaan korupsi penyelewengan dana corporate social responsibility (CSR).

Lantas apa kata KPK? Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan pihaknya melakukan penilaian integritas tersebut berdasarkan jawaban dari survei. Pihak yang disurvei harus menjawab 'iya' jika merasakan adanya korupsi agar fenomenanya bisa tertuang dalam survei.

"Tapi, kalau ditanya kita nangkap nggak itu fenomena dalam survei kita, kita tangkap dalam bentuk apakah ada perdagangan pengaruh atau intervensi. Harusnya orang internal bilang ada (kasus), baru kita kelihatan untuk dimensi ini dia sebenarnya merah (kategori rentan)," kata Pahala dalam media briefing hasil SPI 2024, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Karena itu hasil survei penilaian tersebut memang bisa saja berbeda dengan yang terdata oleh KPK. Hal itu lantaran indikator penilaian tersebut juga berdasarkan pada jawaban pihak yang disurvei.

"Tapi, kenyataannya internal bilang nggak ada, jadi kita sulit juga bilang, kayak apa, hubungan BI yang kasusnya lagi diproses diduga ada perdagangan pengaruh. Tapi, kalau selama responden tidak sebut itu, kita tidak bisa," jelasnya.

Pahala menekankan bahwa setinggi apa pun skor integritas di suatu lembaga, tidak bisa dianggap tidak terjadi korupsi. Meski nilai SPInya bagus, masih juga bisa terdapat korupsi. "Akibatnya nilainya setinggi-tinggi apa pun, lantas ditanya, 'lah, itu masih ada kasusnya', nah itu kira-kira gitu, ya," tuturnya.

Sebelumnya KPK telah merilis hasil SPI tahun 2024. Penilaian integritas ini dilakukan terhadap kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

Dari data yang dipaparkan, aspek kementerian, lembaga nonkementerian, dan pemda dibagi menjadi tiga tipe berdasarkan anggaran dan jumlah pegawai. Yaitu tipe besar, sedang, dan kecil.

Kemudian kategorinya dibagi menjadi 3, yaitu merah (rentan), kuning (waspada), dan hijau (terjaga). BI sendiri masuk ke dalam kategori non kementeria tipe besar. BI mendapat skor 86,7, tertinggi dalam kategori non kementerian tipe besar.

Topik:

KPK BI