Penegakan Hukum di Kasus Pagar Laut dan PIK 2 Dikendalikan Uang, Pejabat jadi Jongos Oligarki

Jakarta, MI - Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, menyebut penegakan hukum terkait kasus pagar laut dan proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dikendalikan oleh uang.

"Kasus pagar laut dan PIK 2 adalah etalase bahwa penegakan hukum dikendalikan oleh uang," cuit Gigin di X @giginpraginanto dikutip Monitorindonesia.com, Jumat (31/1/2025).

Menurutnya, kondisi ini justru memperparah kemunduran Indonesia, di mana yang berkembang pesat bukan kesejahteraan masyarakat, melainkan kekayaan para pejabat yang memiliki hubungan erat dengan pebisnis besar. "Inilah yang membuat Indonesia mundur berkelanjutan, yang maju cuma kekayaan para pejabatnya berkat kerja sampingan sebagai beking pebisnis papan atas," paparnya.

Pun, Gigin menyinggung bahwa dalam berbagai urusan dengan pemerintah, uang menjadi faktor utama dalam menentukan kebijakan dan keputusan hukum. "Kalau berurusan dengan pemerintah, harus mengikuti falsafah uang di atas segalanya," tuturnya.

Selain itu, ia mengkritik simbol-simbol keagamaan yang sering terpampang di kantor-kantor pemerintahan. Keberadaan simbol tersebut hanya sekadar pajangan dan kamuflase, sementara di baliknya justru terdapat praktik yang menyerupai kejahatan terorganisir ala mafia. "Segala simbol keagamaan yang kerap dipajang di dinding-dinding perkantoran hanya sekadar hiasan dan kamuflase bahwa di sana bersarang organized crime ala mafia," tandasnya.

Sebelumnya, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu dalam cuitannya kembali menyoroti kasus Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang dinilainya telah membuka kedok banyak pejabat yang ternyata menjadi jongos oligarki.

"Kasus PIK2 membuka topeng banyak pejabat yang ternyata adalah jongos Oligarki pejabat siapa saja yang bisa dikategorikan jongos Oligarki?," ujar Said Didu (30/1/2025).

Unggahannya langsung mendapat sorotan mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno Duadji. Dia menegaskan bahwa kasus PIK 2 telah membuktikan banyak pejabat menjadi jongos oligarki. "Kasus PIK 2 banyak pejabat ketahuan jadi jongos oligarki; semua orang jadi tahu siapa si jongos," jelas Susno Duadji.