KPK Ulik Istri Eks Kadis PUPR Sumut Terkait Temuan Uang-Senpi Hasil Penggeledahan

Jakarta, MI- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa istri mantan Kadis PUPR Sumut Topan Ginting, Isabella Pencawan sebagai saksi terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatra Utara (Sumut).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan bahwa Isabella didalami terkait hasil penggeledahan yang telah dilakukan penyidik di rumah Topan yang juga rumah dari Isabella. 

"Saksi didalami di antaranya terkait dengan hasil penggeledahan yang KPK lakukan sebelumnya yaitu di rumah tersangka TOP yang tentu juga menjadi rumah saksi ISA," kata Budi, Senin (21/7/2025).

Budi mengatakan, penyidik mengkonfirmasi berbagai temuan yang berhasil disita dari penggeledahan di rumah Topan, diantaranya temuan uang senilai Rp 2,8 miliar dan senjata api. 

"Dikonfirmasi terkait dengan temuan-temuan dalam kegiatan penggeledahan tersebut di antaranya terkait dengan uang yang ditemukan dan diamankan di rumah saudara TOP," ujarnya.

Sebelumnya, KPK telah menggeledah kediaman mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah I Sumut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan bahwa penyidik berhasil menyita uang tunai senilai Rp 2,8 miliar dari kediaman Topan yang diduga berkaitan dengan pengerjaan sejumlah proyek jalan yang telah dilakukan di wilayah Sumut.

Selain menyita uang, penyidik juga menyita 2 pucuk senjata api berupa pistol dan senapan angin beserta amunisinya ketika menggeledah kediaman Topan. 

“Dalam kegiatan penggeledahan di rumah tersangka TOP, sejumlah Rp2,8 miliar tersebut diduga ada kaitannya dengan proyek-proyek yang sudah dilakukan, atau proyek-proyek yang telah lampau ya,” kata Budi, Kamis (3/7/2025).

Menurut Budi, temuan uang senilai Rp 2,8 miliar di kediaman Topan tersebut menjelaskan kenapa hasil proyek pembangunan jalan di wilayah Sumut tidak bagus. Sebab anggaran proyek pembangunan jalan tersebut telah dikorupsi. 

“Ini mengonfirmasi bahwa kualitas infrastruktur jalan di Sumut, bahwa tidak bagus, ya karena memang sebagian anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk membangun jalan tersebut dikorupsi,” ungkapnya.