Besok Paripurna LHP, DPRD Malut Optimis Pemprov Dapat Opini WTP dari BPK

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 8 Juni 2023 19:27 WIB
Sofifi, MI - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara (Malut), Sahril Taher optimis Pemprov Malut bakal raih penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Malut. “Yah, kita optimislah, yang jelas kita berharap mudah-mudahan opini yang bagus dalam penyelenggaraan pemerintahan (Pemprov Malut) tahun anggaran 2022,“ ujarnya kepada Monitor Indonesia via telepon seluler, Kamis (8/6). Menurut dia, rencana rapat paripurna DPRD Malut tentang penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2022 yang rencananya akan digelar besok, Jumat (9/6). Bila terjadi penurunan penilaian dari WTP ke Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Disclaimer itu merupakan sesuatu yang wajar. “Turun dan tidaknya itu tergantung hasil audit dari BPK, kalaupun umpanya kita pertahankan opini kita WTP. Syukur alhamdulillah, itu berarti penyelenggaraan pemerintahan kita kemarin di tahun 2022, tentunya sudah sangat maksimal. Tapi, kalau umpamanya dia turun, saya pikir ini hal yang biasa saja,” beber Sahril. Selain itu, dia menjelaskan, BPK merupakan lembaga pemeriksa keuangan indipenden yang secara detail telah memeriksa keuangan Pemprov Malut, sehingga kualitas dari LHP BPK tersebut atas penyelenggaran pemerintahan di tahun 2022 itu betul-betul berkualitas dan teruji. “Jadi, saya pikir hasil audit itu (dapat menentukan) kalau penyelenggaraan pemerintahan baik dan tidak. Kalau auditor kan melakukan audit secara langsung, baik dari segi keuangannya, kebijakannya, dan seluruh aspek diaudit,” jelasnya. Sedangkan, DPRD sebagai lembaga legislatif yang juga mempunyai kewenangan mengawasi jalannya roda pemerintahan. Namun, penilaiannya lebih banyak bersifiat politis, tidak seperti BPK. “Sementara, kalau DPRD dalam mengawasi jalannya pemerintahan, kan berbagai aspek yang tidak seperti yang dilakukan oleh auditor (BPK). Misalnya, kebijakan politiknya yang mungkin dari aspek itu lebih baik, daripada kebijakan-kebijakan secara langsung,” ungkap Sahril. (Rais Dero) #Besok Paripurna LHP, DPRD Malut Optimis Pemprov Dapat Opini WTP dari BPK

Topik:

BPK maluku utara Pemprov Maluku Utara DPRD Maluku Utara

Berita Sebelumnya

Klarifikasi Redaksi Monitor Indonesia Atas Pemberitaan Berjudul: Achmad Baidowi Sebut Kemendikbudristek Paling Korup: Setop Dana Bos!

Berita Selanjutnya

Suami Mutilasi Istri di Sumut Divonis Bebas, Jaksa Ajukan Kasasi

Berita Terkait

Nusantara
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malut, Abubakar Abdullah (Foto: Dok MI/Jainal Andaran)

Abubakar Abdullah Persembahkan Hadiah Terbaik di HUT ke-26

10 Oktober 2025 22:28 WIB

Nusantara
Kepala Satpol PP Malut, Rahmat Djabir (Foto: Dok MI)

Satpol PP Malut Wujudkan Damkar Siaga Cepat di Setiap Kejadian

6 Oktober 2025 22:39 WIB

Nusantara
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perkim Malut, Firmansyah Meidiawan (Foto: Dok MI)

Benarkah Progres RTLH Capai 80 hingga 90 Persen?

5 Oktober 2025 18:53 WIB

Hukum
Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahardiansyah (Foto: Dok MI/Pribadi)

BPK Didesak Audit Perdin Dirut Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi: Jangan Anggap Perusahaan "Nenek Moyangnya"!

1 Oktober 2025 12:32 WIB

Nusantara
Asisten II Wali Kota Tikep, Taher Husen (Foto: Dok MI)

Empat Aset Pemprov jadi Kado Indah Gubernur Sherly di HUT Provinsi Maluku Utara ke-26

30 September 2025 04:37 WIB

Nusantara
Gubernur Malut, Sherly Tjoanda (Foto: Dok MI)

Janji Birokrasi Bersih Sherly Tjoanda Dibuktikan lewat SPBE

30 September 2025 02:36 WIB