Sentil Kemendikbudristek, KP3-I: Mas Nadiem Jangan Mengelola Pendidikan Seperti Gojek!

Jakarta, MI - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, kembali menjadi sorotan setelah adanya dugaan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Kota Depok yang dituding telah melakukan tindakan diskriminatif terhadap kegiatan ekstrakurikuler Kerohanian Kristen atau Rohkris. Direktur Eksekutif Komisi Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I), Tomu Pasaribu mengaku geram dengan kejadian ini. Bahkan, ia meminta Nadiem Makarim agar mundur dari jabatannya, karena menurutnya, masih banyak permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan belum tersentuh Kemendikbudristek. "Sudah sebaiknya Menteri Pendidikan mundur dengan masalah yang dihadapi sekolah saat ini, sepertinya Nadiem Makarim tidak memiliki kemampuan untuk membenahi dunia pendidikan meskipun telah membentuk tim work untuk membantu beliau, untuk memajukan dunia pendidikan," jelas Tom sapaan akrabnya kepada Monitor Indonesia, Jum'at (7/10). Diskriminatif, lanjut Tom, dapat terjadi karena pengawasan yang dilakukan menteri pendidikan bisa jadi transaksional, tanpa melakukan sidak secara diam-diam. "Masih banyak permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan yang belum tersentuh oleh Nadiem Makarim, seperti uang sekolah pada swasta yang begitu mahal, uang pendaftaran ulang tiap awal tahun pelajaran, uang pembangunan tiap siswa baru," ungkapnya. Selain itu, Tom meminta Nadiem Makarim agar tidak mengelola dunia pendidikan seperti mengelola Gojek. "Mas Nadiem jangan seperti mengelola Gojek lah," sindirnya. Diketahui, saat ini Kemendikbud Ristek melalui Inspektorat Jenderal sedang melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengusut dan menangani kasus yang terjadi di SMAN 2 Depok itu. "Upaya penghapusan tiga dosa besar pendidikan, yang meliputi intoleransi, perundungan, kekerasan seksual, juga terus kami dorong melalui kampanye penguatan karakter bertemakan Profil Pelajar Pancasila," ucap Nadiem. Menurut Nadiem, kunci dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari segala bentuk diskriminasi dan intoleransi, serta jenis-jenis kekerasan adalah kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. "Semuanya harus terlibat dalam upaya mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman serta menjunjung tinggi nilai-nilai inklusivitas dan kebhinekaan," pungkasnya. [Aan] Kemendikbudristek