Menkopolhukam Ungkap Bentuk Kolusi Antara Oknum APH dan LSM Jadi-jadian

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 16 Oktober 2022 13:59 WIB
Jakarta, MI - Menteri Koordinator Koordinator Politik, Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan banyak laporan yang diterima aparat penegak hukum (APH) kerap diperuntukan memeras si terlapor. Bahkan, menurut mantan Ketua MK ini, terkadang si pelapor bermain dengan aparat untuk memeras dan berbagi hasil. "Ini bentuk kolusi antara oknum APH dan swasta serta (terkadang) LSM jadi-jadian," tegas Mahfud MD melalui cuitannya di Twitter dikutip Monitor Indonesia, Minggu (16/10). Hal inilah yang menyebabkan oknum-oknum aparat penegak hukum baik dari Polri, Kejaksaan hingga KPK ditindak tegas oleh pimpinannya. Maka itu, ia meminta, jika masih ada yang mengalami pemerasan seperti itu agar tak takut untuk melaporkannya. "Jangan takut: asal jelas pelaku dan obyeknya. Harus ada keberanian untuk melapor dan menindak," demikian Mahfud MD. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah memberikan sindiran tajam kepada institusi Polri yang kerap bergaya hidup mewah, tak mencerminkan sebagai pelayan, pengayom apalagi pelindung masyarakat. Presiden Jokowi ternyata sudah gerah dengan gaya hidup anggota polisi yang makin lama semakin membuat jarak dan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Presiden Joko Widodo mengingatkan, setiap tingkah laku anggota Polri bakal terus disorot oleh masyarakat dan dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi itu. Presiden Jokowi mengatakan, di tengah perkembangan media sosial, masyarakat kini lebih mudah memperhatikan gaya hidup pejabat Polri, termasuk ke hal-hal kecil seperti busana yang mereka kenakan. "Urusan tadi, urusan mobil, urusan motor gede, urusan yang remeh-temehnya, sepatunya apa, bajunya apa, dilihat masyarakat sekarang ini. Itu yang kita harus mengerti dalam situasi dunia yang penuh keterbukaan," kata Jokowi dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (15/10). Presiden Joko Widodo berpesan kepada pejabat Markas Besar Polri, kapolda, dan kapolres untuk menjaga gaya hidup mereka agar tidak bermewah-mewahan. Jokowi mengatakan, gaya hidup mewah itu harus direm demi tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang sedang susah akibat krisis.

Topik:

Mahfud MD Menko Polhukam lsm APH

Berita Sebelumnya

Setelah Mason Greenwood Bebas Bersyarat, Kini Kembali Ditahan Polisi

Berita Selanjutnya

Hadapi Resesi, LaNyalla Ajak Kepala Daerah Fokus Perkuat UMKM dan Belanja Lokal

Berita Terkait

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Siap Dipanggil KPK, Mahfud Md Bongkar Dugaan Korupsi Kereta Cepat!

19 Oktober 2025 00:18 WIB

Hukum
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mahfud Sebut KPK Bisa Langsung Usut Korupsi Kereta Cepat Tanpa Laporan

18 Oktober 2025 18:45 WIB

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Minta Mahfud MD Laporkan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

18 Oktober 2025 11:51 WIB

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Usai Kereta Cepat, Mahfud Bongkar Dugaan Korupsi IKN, KPK Siap Usut!

17 Oktober 2025 19:00 WIB

Hukum
Kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh (Foto: Dok MI/Antara)

Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Bakal "Tabrak" Siapa?

17 Oktober 2025 02:32 WIB

Hukum
Sejumlah petugas mengamati replika Kereta Cepat di Casting Yard 1 KM 26 Tol Jakarta-Cikampek, Cikarang Utama, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. (Foto: Dok MI/Antara)

KPK Tunggu Laporan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh Usai Dibongkar Mahfud Md

16 Oktober 2025 22:07 WIB