Apa Alasan Jokowi Beri Sinyal Reshuffle, Sementara Hasil Survei Masyarakat Puas Terhadap Pemerintahannya?

Jakarta, MI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal akan kembali melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju.  Jokowi juga memastikan akan memberikan informasi terkait reshuffle kabinet Indonesia Maju ke masyarakat. Menanggapi hal ini, Pengamat Politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak memiliki dasar yang kuat untuk melakukan perombakan kabinet saat ini. Menurut Jamiluddin, masyarakat biasanya setuju ada reshuffle bila kinerja kabinet rendah. Indikasi itu akan terlihat dari ketidakpuasan masyarakat pada kenerja kabinet. Namun indikasi tersebut tidak terlihat dari hasil survei Charta Politica. "Hasil surveinya justru 72,9 persen responden menyatakan puas terhadap Pemerintahan Jokowi - Maruf Amin,” ujar Jamiluddin kepada wartawan, Minggu (25/12). Jadi aneh kalau masyarakat setuju ada reshuffle kabinet, sementara lanjut dia, masyarakat puas terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf. Kesannya, data hasil survei ini tidak konsisten. "Sangat tidak logis melakukan reshuffle kabinet bila mengacu pada hasil survei tersebut. Sebab, hasil survei itu tidak cukup memadai dijadikan dasar mereshuffle kabinet,” tegasnya. Selain itu, menurut Jamiluddin, reshuffle biasanya dilakukan bila kinerja kabinetnya rendah. Bisa juga karena ada kisruh politik yang menyebabkan kepercayaan masyarakat pada kabinet rendah. Kata dia, kisruh politik yang menyebabkan pemerintahan Jokowi-Maruf juga tidak terlihat. Sebab stabilitas politik nasional relatif terjaga. Jamiluddin menambahkan tidak ada dasar yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan reshuffle kabinet. "Bila ada reshuflle bisa jadi bertujuan untuk mendepak menteri dari Nasdem. Kalau itu tujuannya, bisa saja ekskalasi suhu politik akan meningkat. Sebab, Nasdem yang merasa berkeringat menjadikan Jokowi presiden, akan gerah karena di depak tanpa dasar,” pungkasnya. Seperti diketahui, beberapa waktu belakangan pergantian menteri kembali mencuat. Khususnya menteri dari Nasdem, setelah partai pimpinan Surya Paloh itu mengumumkan Anies Baswedan sebagai bakal Capres. Pernyataan ini juga sekaligus merespons hasil survei yang dilakukan Charta Politika terkait kinerja kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Berdasarkan hasil survei, lebih banyak masyarakat setuju jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan atau reshuffle kabinet . Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya awalnya memaparkan, sebanyak 60,5 persen publik mengaku puas atas kinerja menteri. Namun, ada sikap lain ketika ditanyakan mengenai wacana reshuffle menteri yang akan dilakukan Presiden Jokowi. “Walaupun responden kita kebanyakan mengatakan lebih banyak puas, tetapi mereka lebih banyak setuju ketika ditanyakan terkait dengan rencana adanya reshuffle, setuju atau tidak. Ada angka 61,8 persen yang menyatakan setuju,” kata pria Yunarto Wijaya, Kamis (22/12). Pria yang karib disapa Totok ini menekankan, temuan ini penting menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi Presiden Jokowi, jika ingin meninggalkan sebuah legacy dalam kepemimpinannya. Apalagi menjelang Pemilu 2024, bisa saja akan ada menteri-menteri yang memiliki keinginan untuk maju sebagai kontestan di Pilpres 2024, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Belum lagi, jika ada partai politik koalisi pemerintah yang menetapkan posisi politiknya berbeda dengan apa yang telah dibangun Presiden Jokowi. “Saya pikir itu perlu untuk jadi catatan apalagi di dua tahun terakhir yang akan menjadi ujian paling penting bagi pemerintahan atau presiden yang sudah tidak bisa maju kembali,” pungkas Yunarto.