Jokowi Resmi Bubarkan BUMN Istaka Karya, Ini Alasannya

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 18 Maret 2023 10:11 WIB
Jakarta, MI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membubarkan BUMN Istaka Karya. Pembubaran itu dilakukan usai BUMN tersebut dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pada 12 Juli 2022. Adapun pembubaran Istaka Karya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya. PP itu diteken Jokowi pada Jumat (17/3). "Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.tanggal 12 Juli 2022, sehingga harta pailit Perusahaan Perseroan (Persero) berada dalam keadaan insolvensi," bunyi Pasal 1 aturan tersebut. Di dalam PP itu disebutkan bahwa pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran PT Istaka Karya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan, antara lain peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara. Kemudian, peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan lainnya. "Pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan," bunyi Pasal 2. Sementara itu untuk penyelesaian pembubaran PT Istaka Karya, termasuk likuidasi dilaksanakan paling lambat 5 tahun, terhitung sejak perseroan dinyatakan pailit. Adapun semua kekayaan sisa hasil likuidasi PT Istaka Karya akan disetorkan ke kas negara. "Penyelesaian pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya termasuk likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya dinyatakan pailit," bunyi Pasal 3 PP tersebut.

Topik:

Jokowi BUMN Istaka Karya

Berita Sebelumnya

Pegawai Pajak Bermain Pajak: Beli Saham Hingga TPPU

Berita Selanjutnya

Pajak Progresif Dihapus dan Bea Balik Nama Kendaraan Dikurangi, Segini Biaya Balik Nama BPKB Terbaru 2023 dan Syaratnya

Berita Terkait

Hukum
Jokowi dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Foto: Istimewa)

Perencanaan Proyek Whoosh Tak Presisi: Pintu Masuk Bidik Unsur Korupsi

6 jam yang lalu

Hukum
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Abdul Fickar Hadjar (Foto: Dok MI/Pribadi)

Pakar soal Korupsi Whoosh: KPK Bisa Periksa Bekas Presiden-Pejabat Negara, Kecuali "Iblis"

29 Oktober 2025 11:21 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Periksa Direktur PT Peraga Lambang Sejahtera Haji Mamad soal Korupsi DJKA, Diduga Talangi Dana Kampanye Jokowi Pilpres 2019

28 Oktober 2025 22:27 WIB

Nasional
Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo (Foto: Istimewa)

Terkuak! Megawati Sempat Ingatkan Jokowi Tak Paksakan Proyek Kereta Cepat, Tapi...

28 Oktober 2025 22:00 WIB

Ekonomi
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) (Foto: Istimewa)

Jokowi Akhirnya Buka Suara soal Whoosh

27 Oktober 2025 16:24 WIB

Nasional
Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), Joko Widodo (tengah) dan Budi Karya Sumadi (kanan) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Siapa "Busuk", Pengurus Proyek atau Whooshnya?

27 Oktober 2025 11:11 WIB