Pemerintah Tarik Utang Rp 104,7 Triliun, Menkeu SMI Ungkap Asal dan Alasannya

Jakarta, MI -  Meskipun APBN masih mencatatkan surplus hingga Maret 2024, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penarikan utang sebesar Rp 104,7 triliun per 31 Maret 2024. Nilai ini menunjukkan kontraksi 53,6% dari periode yang sama pada 2023.

"Walaupun tadi APBN kita masih surplus, namun untuk pengelolaan pembiayaan termasuk issuance (penerbitan) dari surat berharga negara kita itu adalah berdasarkan strategi 1 tahun. kita lihat untuk pembiayaan terealisasi Rp104,7 triliun," kata Sri Mulyani Indarwati (SMI) dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Menurut Sri Mulyani, penarikan utang pemerintah mencapai Rp225,4 triliun pada periode yang sama tahun lalu, mencapai Rp225,4 triliun. "Ini nilainya jauh lebih rendah dari tahun lalu atau turun drastis 53,6 persen dibanding pembiayaan utang tahun lalu yang mencapai Rp225,4 triliun," ngkapnya.

Secara rinci, realisasi penarikan utang berasal dari surat berharga negara (SBN) mencapai Rp 104 triliun. Di susul penarikan utang yang diperoleh dari pinjaman nilainya mencapai Rp 600 miliar.

Alasannya
Bukan tanpa alasan pemerintah melakukan hal itu, soalnya kata Sri Mulyani, turunnya penarikan utang ini disebabkan oleh sejumlah hal yang menjadi pertimbangan pemerintah. 

Adalah tren pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS hingga tren kebijakan suku bunga tinggi oleh bank sentral AS maupun Eropa. "Ini semuanya akan terus kita waspadai dan akan menentukan arah dari pembiayaan kita," jelasnya.

Dia pun memastikan pemerintah akan tetap berhati-hati dalam melakukan penarikan utang baru. Antara lain dengan memperhatikan situasi terkini perkembangan perekonomian global.

"Di dalam startegi pembiayaan kita akan tetap mengelola secara prudent, hati-hati, dan kita melakukan strategi yang cukup pragmatis dan oportunis, supaya kita bisa memilih timing yang pas," tambahnya.